Foto : ANTARA
JAKARTA, Brebesinfo.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru telah dibangun bekerja sama dengan berbagai mitra. Menariknya, seluruh pembangunan tersebut tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prof Dadan menjelaskan, seluruh SPPG yang dibangun itu dibiayai langsung oleh para mitra. Nilai investasi untuk membangun satu SPPG diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Jika dikalkulasikan, perputaran uang di masyarakat sudah mencapai hampir Rp28 triliun.
“Jadi semuanya membangun sendiri. Dan kalau dihitung dengan uang, apa yang sudah mereka lakukan itu satu satuan pelayanan membutuhkan kurang lebih Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar. Itu bukan uang APBN, tetapi uang mitra. Jadi, di daerah-daerah, toko bangunan kebanjiran pembelian bahan baku,” kata Prof Dadan, Rabu (13/8/2025).
Ia menyebutkan beberapa mitra yang turut membangun SPPG antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin), organisasi masyarakat Muhammadiyah, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI. Menurutnya, kolaborasi ini sangat berpengaruh pada percepatan layanan gizi di seluruh wilayah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri, lanjut Prof Dadan, hingga saat ini baru menyerap Rp8,2 triliun. Dana tersebut fokus untuk intervensi gizi, sedangkan pembangunan SPPG menjadi kontribusi dari para mitra. “Secara total uang yang beredar di masyarakat cukup besar,” ujarnya.
Menariknya, saat ini banyak pemilik restoran, kafe, katering, hingga hotel yang memilih beralih fungsi menjadi SPPG. Mereka turut menyalurkan makanan untuk program MBG ke sekolah-sekolah maupun rumah warga yang menjadi sasaran.
“Banyak sekarang restoran, kafe, katering, bahkan hotel yang berubah fungsi. Kalau biasanya satu restoran melayani 500 pengunjung, kini mereka melayani 3.500 porsi. Tidak ada yang makan di tempat, semua makanan dikirim ke sekolah atau rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ungkap Prof Dadan.
Pola ini, menurutnya, membuat layanan gizi menjadi lebih tepat sasaran. Makanan bisa langsung diterima oleh mereka yang membutuhkan tanpa harus repot datang ke lokasi tertentu.
Kepala BGN menegaskan, langkah ini juga berdampak pada ekonomi lokal. Para pelaku usaha di sektor bahan bangunan, transportasi, hingga penyedia bahan pangan ikut merasakan manfaat dari masifnya pembangunan SPPG.
Prof Dadan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas terkait keamanan dan ketahanan pangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8) malam. Rapat tersebut berlangsung tertutup.
Turut hadir dalam rapat itu Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Jenderal HOR (Purn) M Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.(*)
