BREBES, Brebesinfo.com – Kabupaten Brebes dipilih sebagai salah satu daerah percontohan program Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC). Program ini digagas oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Kegiatan diskusi dan workshop tentang program ini digelar di Aula Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Selasa (24/6/2025). Selain Brebes, ada empat daerah lain yang ikut serta, yaitu Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Kota Cirebon.
“Saya senang sekali Kabupaten Brebes dipercaya menjadi bagian dari proyek percontohan ini bersama dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat,” ujar Wakil Bupati Brebes, Wurja SE.
Ia menyebut program ini sangat penting untuk mengurangi kemiskinan di wilayah. Program SCLSC dianggap sebagai langkah baru yang bisa menghubungkan banyak pihak dalam satu sistem.
“Banyak petani dan pelaku usaha kecil selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. Dengan skema ini, kita bisa membangun kerja sama yang saling menguntungkan,” jelasnya.
SCLSC adalah sistem yang menghubungkan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran secara terpadu. Dalam program ini, petani, UMKM, koperasi, pemerintah, dan swasta akan bergerak bersama.
“Langkah BP Taskin ini menjadi momentum untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan,” tegas Wurja.
Ia juga mengingatkan bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari aturan yang belum mendukung, koordinasi antarinstansi, hingga kesiapan masyarakat.
“Di forum ini kita bisa berbagi pengalaman, mencari solusi, dan saling mendukung,” tambahnya.
Tenaga Ahli BP Taskin, Sondi Siswanto SH MH, menyampaikan bahwa kemiskinan adalah masalah besar yang tidak bisa diatasi dengan cara biasa.
“Ini adalah sinyal yang jelas, kalau kita tidak bisa menggunakan pendekatan biasa-biasa saja untuk menjawab persoalan yang luar biasa ini,” kata Sondi.
Ia menjelaskan, meski angka kemiskinan nasional turun menjadi 8,57 persen per September 2024, kemiskinan di desa masih tinggi. Di banyak wilayah, angka kemiskinan di desa masih di atas 11 persen.
“Kemiskinan adalah persoalan struktural yang tidak bisa ditangani dengan kebijakan instan,” ucapnya.
Menurutnya, lima daerah ini punya potensi besar. Jika bisa bekerja sama, akan lahir perubahan nyata. Tidak hanya dalam dokumen, tapi langsung dirasakan masyarakat.
“Forum ini adalah langkah awal. Kita akan menyepakati arah bersama, membagi peran, dan membuat sistem yang bisa dijalankan langsung di lapangan,” pungkas Sondi.
Acara ini juga dihadiri oleh Sekda dari lima daerah, kepala dinas, koperasi, pengusaha, LSM, akademisi, dan para narasumber.(*)
