SEMARANG, Brebesinfo.com – Sebanyak 37 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di Jawa Tengah dimanfaatkan oleh ribuan warga setiap tahunnya. Sebagian besar peserta berasal dari keluarga kurang mampu yang ingin memiliki keterampilan dan meningkatkan taraf hidup.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, ada sekitar 25 ribu orang per tahun yang mengikuti pelatihan di berbagai BLK. Lembaga tersebut mencakup milik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, BLK komunitas seperti pesantren, serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta.
“Kalau dijumlahkan kapasitas pelatihannya sekitar 40 ribu orang. Tapi yang ikut setiap tahun rata-rata sekitar 20 ribu sampai 25 ribu orang,”
ujar Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, saat ditemui di kantornya di Semarang, Jumat (1/8/2025).
Jenis pelatihan yang tersedia sangat beragam dan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja. Di BLK Industri Cilacap, misalnya, ada pelatihan otomotif, pengelasan, manufaktur, garmen, hingga instalasi listrik dan bangunan.
Sementara di BLK Pertanian dan Transmigrasi Klampok, Banjarnegara, peserta bisa belajar tentang budidaya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, menjahit, serta pengolahan hasil pertanian.
Ada juga BLK Semarang 1 yang menyediakan pelatihan kepariwisataan seperti housekeeping dan tour guide, pelatihan pekerja migran informal (tata laksana rumah tangga), Bahasa Jepang dan Korea, hingga pelatihan barista dan magang ke Jepang.
Sedangkan BLK Semarang 2 lebih fokus pada pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, digital marketing, dan produktivitas.
“BLK itu harus melihat kebutuhan di dunia industri dan juga peluang wirausaha. Sebelum pelatihan, kami lakukan analisis kebutuhan (TNA) bersama dunia usaha dan industri,” kata Aziz.
Pemerintah juga memiliki BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) milik Kementerian Tenaga Kerja yang menawarkan pelatihan roti dan kue, servis sepeda motor, menjahit, tata rias, desain grafis, pembuatan batik, hingga pemrograman web.
“Semua pelatihan yang dilakukan di BLK itu gratis. Bisa datang langsung atau daftar lewat aplikasi,” tambahnya.
Mayoritas peserta BLK adalah warga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah Provinsi Jateng juga menerapkan skema Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau daerah-daerah miskin dengan menggunakan mobil pelatihan keliling.
“Ada dua skema, bisa datang ke balai atau kami yang datang ke desa lewat MTU. Ini jemput bola agar pelatihan merata,” jelas Aziz.
Langkah ini sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,48 persen, turun 0,10 persen dibanding September 2024. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang sebanyak 29.650 orang, menjadi 3,37 juta jiwa.(*)
