BREBES, Brebesinfo.com – Audiensi yang diadakan Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Brebes (AMPKB) di Aula Sekretariat Daerah Brebes, Jumat (25/4/2025), berakhir dengan aksi walk out. Puluhan anggota AMPKB memilih meninggalkan acara setelah Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes tidak hadir.
Audiensi ini dimaksudkan untuk membahas pemberhentian Skema Non Cut Off JKN, yang menyebabkan penghentian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kesehatan di Brebes sejak 1 Januari 2025. Kebijakan ini dinilai akan sangat memberatkan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Koordinator AMPKB, Anom Panuluh, sangat kecewa dengan ketidakhadiran Bupati dan Sekda. Ia merasa bahwa audiensi yang seharusnya menjadi tempat untuk mendengarkan keluhan masyarakat malah terasa kosong tanpa kehadiran pejabat yang seharusnya.
“Kami datang untuk menyuarakan masalah rakyat, tapi yang kami temui justru ketidakhadiran pemimpin daerah. Ini bukan soal fisik yang tak hadir, tapi juga ketidakpedulian mereka terhadap masalah kesehatan rakyat,” ujar Anom dengan kecewa.
Anom menegaskan bahwa walk out bukanlah tindakan putus asa, tetapi sebagai bentuk protes terhadap ketidakpedulian pemerintah terhadap masalah rakyat miskin.
“Kami hadir untuk menyampaikan suara rakyat. Kami bukan sekadar pelengkap dalam acara ini,” tambah Anom.
Anom menjelaskan bahwa audiensi ini sangat penting bagi masyarakat Brebes, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Kebijakan penghentian JKN yang sedang dibahas akan semakin mempersulit akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Kami hanya berharap agar pemerintah mendengarkan keluhan kami. Kami ingin kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil,” kata Anom.
Ia juga mengatakan bahwa ketidakhadiran Bupati dan Sekda menunjukkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap isu kesehatan yang sangat mendesak ini. Padahal, audiensi ini adalah kesempatan untuk berdialog langsung dengan para pemimpin daerah.
“Tidak hadirnya mereka jelas menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan keadaan rakyat. Kami merasa suara kami tidak dihargai,” ujar Anom.
Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Inneke Try Sulistyowati, yang hadir mewakili Pemkab Brebes, menyayangkan aksi walk out tersebut. Namun, Inneke menghormati keputusan AMPKB yang memilih untuk meninggalkan audiensi.
“Kami sudah memfasilitasi audiensi ini dengan menghadirkan beberapa dinas terkait. Namun, karena yang diharapkan adalah kehadiran Bupati, kami menghargai keputusan mereka untuk walk out,” jelas Inneke.
Inneke juga menambahkan bahwa Pemkab Brebes tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang mencatatkan 98 persen warga Brebes terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, Inneke mengakui ada tantangan dalam meningkatkan keaktifan pembayaran iuran JKN. Saat ini, hanya 73,37 persen peserta yang aktif membayar iuran, padahal BPJS mensyaratkan minimal 80 persen.
“Kami berharap masyarakat lebih aktif membayar iuran agar sistem JKN ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Inneke.
Audiensi ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari berbagai dinas terkait, seperti Direktur RSUD Brebes, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Tegal, dan beberapa kepala dinas lainnya. Namun, ketidakhadiran Bupati dan Sekda tetap menjadi perhatian utama.
AMPKB menyatakan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak masyarakat, terutama dalam hal akses kesehatan yang lebih baik dan terjangkau.
“Kami tidak akan berhenti memperjuangkan suara rakyat kecil. Kami akan terus bersuara agar pemerintah memperhatikan kesehatan masyarakat miskin,” ujar Anom.
Anom juga mengatakan bahwa jika audiensi resmi tidak membawa perubahan, AMPKB siap turun ke jalan untuk menyuarakan kekecewaan mereka di depan publik.
“Kami akan terus berjuang dan tidak akan diam. Kami akan berteriak sampai suara rakyat didengar,” tegasnya.
Dengan aksi walk out ini, AMPKB berharap pemerintah Brebes akan lebih serius dalam menangani masalah kesehatan dan memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan warga miskin. Mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam hal akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.(*)
