BREBES, Brebesinfo.com – Pemerintah Kabupaten Brebes terus berupaya mencegah praktik korupsi. Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi Antikorupsi dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang berlangsung di Aula Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu, Senin (14/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala OPD, direktur RSUD, camat, serta BUMD. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ASN dalam membangun budaya kerja yang jujur dan akuntabel.
Wakil Bupati Brebes, Wurja SE, mengajak seluruh peserta menjadikan sosialisasi ini sebagai refleksi diri.
“Jangan dianggap beban, justru ini kesempatan untuk mengevaluasi. Apakah kita sudah bekerja dengan jujur dan bebas dari konflik kepentingan?” ucapnya.
Wurja menegaskan, Brebes tidak sendirian dalam upaya ini. Dukungan datang langsung dari KPK RI, yang diwakili oleh Fachruddin Putra dari Direktorat Monitoring dan Pencegahan lewat sambungan daring.
Inspektur Daerah Brebes, Drs Nur Ari Haris Yuswanto, menjelaskan bahwa SPI merupakan survei dari KPK untuk melihat potensi risiko korupsi dan menilai integritas layanan publik. Penilaiannya dilakukan dari tiga sumber: pegawai (internal), masyarakat (eksternal), dan kalangan ahli (eksper).
Tahun 2024, skor SPI Kabupaten Brebes naik dari 71,99 menjadi 72,45 poin. Meski mengalami kenaikan, angka ini masih di bawah target nasional, yaitu 74 poin.
“Peningkatan ini perlu diapresiasi, tapi kita belum boleh puas. Masih ada banyak hal yang perlu dibenahi,” ujar Nur Ari.
Dari KPK, Fachruddin menjelaskan bahwa hasil SPI tidak hanya berupa angka, tapi juga rekomendasi perbaikan.
“Survei ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk membantu pemerintah daerah menemukan titik rawan korupsi dan memperbaikinya,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa mulai akhir Juli hingga Oktober 2025, ASN dan masyarakat bisa menerima undangan survei SPI lewat WhatsApp dari KPK. Responden diminta mengisi dengan jujur karena hasilnya akan menentukan arah perbaikan sistem layanan di Brebes.
Sosialisasi ini dihadiri Wakil Bupati, Pj Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Inspektur, para kepala OPD, direktur RSUD, camat, dan pimpinan BUMD.(*)
