BREBES, Brebesinfo.com – Survei Charta Politika Indonesia yang menyebut tingkat optimisme warga Brebes terhadap kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma mencapai 77,5 persen menuai sorotan tajam. Di atas kertas, angkanya terlihat menggembirakan. Namun, di lapangan justru banyak persoalan nyata yang belum terselesaikan.
Survei ini dilakukan pada 12–17 September 2025 dengan 800 responden. Jumlah itu dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan populasi Brebes yang mencapai lebih dari 2 juta jiwa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 1,6 juta orang.
Wakil Ketua DPRD Brebes, Heru Irawanto, menilai hasil survei tersebut belum tentu mewakili suara masyarakat di seluruh wilayah. Ia mengingatkan bahwa Brebes memiliki 17 kecamatan, 292 desa, dan 5 kelurahan dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam.
“Kami menghargai survei ini sebagai gambaran awal. Tapi apakah 800 responden ini benar-benar mewakili suara nelayan, petani, hingga masyarakat di desa terpencil? Banyak aspirasi yang belum sepenuhnya terjawab,” kata Heru, Sabtu (4/10/2025).
Heru juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih jelas terlihat. Menurutnya, angka optimisme tidak boleh menutupi realita pahit masyarakat di pedesaan yang masih berjuang dengan jalan rusak, kesenjangan layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang minim.
“Kalau hanya melihat survei, kita bisa terjebak euforia statistik. Padahal masyarakat di pelosok masih sulit mengakses layanan dasar. Survei seharusnya jadi bahan refleksi, bukan sekadar penguat narasi,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Ia menambahkan, lembaga survei perlu membuka transparansi mengenai sebaran responden agar hasilnya tidak bias hanya ke wilayah yang lebih maju. “Kalau suara masyarakat pelosok tidak terwakili, hasil survei ini bisa menyesatkan,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Heru mengaku hampir setiap pekan menerima keluhan masyarakat. Mulai dari petani bawang yang kesulitan mengangkut hasil panen karena jalan rusak, nelayan pesisir yang meminta pengerukan sungai, hingga guru yang mengajar di sekolah tak layak.
“Angka 77,5 persen patut diapresiasi. Tapi jangan sampai jadi selimut nyaman yang membuat pemerintah daerah lengah. Realita pembangunan harus tetap diperhatikan,” pungkasnya.(*)
