Tinjau Lokasi Tanah Bergerak di Brebes, BNPB dan DPR Dorong Percepatan Relokasi Warga

BREBES, Brebesinfo.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Fikri Faqih, bersama Direktur Infrastruktur Darurat BNPB RI, Yufferyzal, meninjau lokasi bencana tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Senin (21/4/2025).

Keduanya datang langsung ke beberapa titik terdampak untuk melihat kerusakan serta kondisi warga di lokasi pengungsian.

Selain memantau kondisi lapangan, mereka juga mengunjungi dapur umum dan posko kesehatan yang didirikan untuk membantu warga yang mengungsi.

Pemerintah daerah dan relawan terus berupaya menjaga kebutuhan dasar para penyintas selama masa tanggap darurat.

“Secara visual memang sudah terlihat banyak sisi tanah yang mengalami pergerakan. Namun kami tetap menunggu hasil kajian dari Badan Geologi untuk memastikan batas wilayah aman dan tidak aman,” ujar Yufferyzal.

Ia menambahkan bahwa proses relokasi akan dimulai dengan pembangunan hunian sementara atau huntara. Adapun pembangunan hunian tetap (huntap) memerlukan waktu lebih panjang karena bergantung pada status dan legalitas lahan yang akan digunakan.

“Karena itu, kami meminta Dinas Perwaskim untuk mengambil langkah paralel. Jadi tidak hanya fokus pada masa darurat, tapi juga mulai menyiapkan tahap relokasi dan rehabilitasi,” imbuhnya.

BNPB juga mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Brebes agar bekerja secara paralel. Dengan begitu, penanganan tidak hanya fokus pada masa darurat, tapi juga sudah mulai mempersiapkan pemulihan jangka panjang.

Fikri Faqih menegaskan pentingnya hasil kajian geologi untuk menentukan pusat dan sebaran tanah bergerak. Ia menilai langkah ini penting agar relokasi tidak salah arah dan benar-benar berada di zona aman. Koordinasi dengan ESDM Provinsi juga telah dilakukan untuk memperkuat proses tersebut.

“Pemerintah desa sudah siapkan lahan untuk huntara, tinggal menunggu hasil kajian geologi. Koordinasi antarpihak berjalan cukup baik,” kata Fikri.

Ia menjelaskan, untuk hunian tetap, kendala utama terletak pada pendataan ulang lahan, terutama lahan bengkok atau tanah kas desa. Lahan milik masyarakat dinilai lebih mudah diproses dengan bantuan dari pemerintah provinsi.

“Target kami dalam satu tahun ke depan warga sudah bisa menempati hunian tetap. Ini butuh kerja sama lintas sektor,” ucapnya.

Fikri mengapresiasi ketegaran para warga. Ia mengatakan bahwa meski rumah mereka rusak, warga tetap menunjukkan sikap ikhlas dan sabar dalam menghadapi musibah ini. Semangat warga inilah yang menurutnya menjadi energi bagi pemerintah untuk terus hadir memberikan bantuan.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *