JAKARTA, Brebesinfo.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks di wilayahnya. Ia mengusulkan pembentukan zonasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) regional dan langsung berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta.
Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa saat ini banyak kabupaten dan kota di Jawa Tengah mulai kesulitan menentukan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antar daerah untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama.
“Setelah mendapat arahan dari Pak Menteri, maka akan membuat zonasi sampah regional. Karena kalau kabupaten atau kota berdiri sendiri untuk membuat TPST, kelihatannya berat. Maka, harus dipikul bareng,” ujar Ahmad Luthfi di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah urusan bersama, bukan hanya tanggung jawab daerah tertentu.
“Jangan sampai ada daerah yang lepas tangan, sementara daerah lain menanggung beban. Ini urusan kita semua,” ucap Luthfi.
Gagasan tersebut dinilai sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dalam aturan itu, pengelolaan sampah nasional ditargetkan mencapai 50 persen pada tahun 2025 dan 100 persen pada tahun 2029.
Untuk kota-kota besar dengan timbunan sampah lebih dari 1.000 ton per hari, pemerintah pusat mendorong program waste to energy sebagai solusi utama. Sementara pengelolaan lintas daerah dikoordinasikan oleh gubernur.
Menurut Luthfi, 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah harus duduk bersama mencari solusi bersama.
“Saya akan mengundang semua bupati dan wali kota agar mendengar langsung arahan dari Menteri Lingkungan Hidup. Supaya langkah-langkah ke depan bisa sinkron,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah inovasi yang telah berjalan di Jawa Tengah, seperti TPST Jeruk Legi di Cilacap yang mengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) dengan kapasitas 150 ton per hari.
Di Banyumas, pengelolaan sampah dilakukan melalui metode RDF, pembuatan paving block, dan budidaya magot sebagai pakan ternak. Sementara itu, PLTSa di Putri Cempo, Solo, mampu mengolah 450 ton sampah dan menghasilkan 5 megawatt listrik per hari.
Pemprov juga mendorong pengelolaan dari hulu melalui program Desa Mandiri Sampah. Hingga 2024, sudah ada 88 desa yang ikut serta dalam program ini.
Proyek TPST Regional Magelang yang dibantu oleh AIIB telah mampu menangani 200 ton sampah per hari. Model ini juga dikembangkan di Rembang, Temanggung, dan Jepara dengan kapasitas 100 ton per hari.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendukung langkah Gubernur Jateng dan akan terlibat langsung dalam pertemuan dengan kepala daerah.
“Kami sepakat untuk mengumpulkan 35 bupati dan wali kota agar persoalan sampah bisa diselesaikan secara tuntas,” ujar Hanif.
Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat akan memberi intervensi pada daerah melalui pembangunan waste to energy dan pengolahan sampah di sisi hilir.
“Beberapa intervensi nanti akan kami sampaikan dalam pertemuan tersebut, agar pengelolaan sampah lebih cepat dan efektif,” ucap Hanif.
Selain itu, Hanif juga meminta agar Gubernur memberikan pengawasan dan pengarahan terhadap daerah-daerah yang belum maksimal dalam pengelolaan sampah.(*)
