JAKARTA, Brebesinfo.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap tambang ilegal dan penyelundupan yang merugikan negara. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan industri pemurnian logam mulia, Senin (17/3/2025), di Jakarta.
Prabowo mengatakan, berdirinya pabrik pemurnian logam mulia ini sangat penting untuk Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus menjual bahan mentah ke luar negeri. Sebaliknya, harus bisa mengolah dan memproduksi barang jadi di dalam negeri.
“Kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi juga menghasilkan produk akhir dengan nilai tambah yang besar,” ujar Prabowo.
Ia juga menyampaikan rasa bangganya karena Indonesia kini memiliki salah satu fasilitas pemurnian emas terbesar di dunia. Fasilitas ini bisa mengolah mineral dari hulu ke hilir di dalam negeri.
Prabowo menyebut, Indonesia memiliki cadangan emas terbesar keenam di dunia. Karena itu, kekayaan alam ini harus dikelola dengan baik dan transparan untuk kesejahteraan rakyat.
Namun, Prabowo mengakui bahwa masih ada masalah tambang ilegal dan penyelundupan. Aktivitas ini sangat merugikan negara dan rakyat. Ia menegaskan, praktik seperti ini tidak bisa dibiarkan.
“Masih terdapat penyimpangan dan penyelundupan yang merugikan bangsa dan rakyat. Ini akan kita tindak,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, praktik ilegal ini tidak hanya membuat negara kehilangan pemasukan, tetapi juga bisa merusak industri dan mengancam pekerjaan ratusan ribu orang.
“Penyimpangan dan penyelundupan tidak bisa kita biarkan karena mengancam industri kita dan kesejahteraan pekerja,” lanjutnya.
Dengan adanya pabrik pemurnian ini, pemerintah ingin agar industri tambang Indonesia lebih kuat dan mandiri. Selain itu, diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
Prabowo juga mengatakan, pemerintah akan terus mendukung upaya hilirisasi industri, agar kekayaan alam Indonesia bisa memberi nilai tambah di dalam negeri, bukan di negara lain.
Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah akan serius menindak pelanggaran hukum di sektor tambang, demi melindungi kekayaan alam dan masa depan bangsa.(*)
