SEMARANG, Brebesinfocom – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mendorong upaya pengelolaan sampah secara terpadu melalui skema aglomerasi antarwilayah kabupaten/kota terdekat. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah yang dinilai semakin kompleks dan strategis.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa kerja sama lintas daerah sangat diperlukan agar pengelolaan sampah lebih efektif.
“Contoh pengelolaan sampah terpadu bisa digarap di Kabupaten Magelang, digandeng dengan Temanggung dan sekitarnya. Di Solo itu agar melibatkan jangan Karanganyar, Sukoharjo, Sragen,” ujar Sumarno, Selasa (24/6/2025), di sela Rapat Koordinasi Isu Strategis Bidang Kesbangpol di Semarang.
Menurutnya, sistem ini bisa mendorong pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan, salah satunya dalam bentuk refuse derived fuel (RDF), yaitu bahan bakar alternatif yang bisa dimanfaatkan industri atau pembangkit listrik.
“RDF biasanya digunakan industri maupun pembangkit listrik berbahan bakar alternatif,” lanjut Sumarno.
Ia juga menekankan pentingnya inisiatif pengelolaan sampah skala lokal. Sejumlah desa bisa mencontoh Tempat Pengolahan Sampah (TPS) regional yang telah diterapkan di Magelang.
Sumarno menyebutkan bahwa persoalan sampah merupakan isu lingkungan yang mendesak. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara Badan Kesbangpol dan Bappeda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempercepat solusi.
“Masalah sampah, pengelolaan, dan pembuangannya ini menjadi pekerjaan yang kita hadapi. Butuh koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak. Persoalan kerusakan lingkungan ini harus menjadi perhatian kita semua,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi membuang atau membakar sampah sembarangan. Edukasi lingkungan harus melibatkan seluruh elemen, termasuk tokoh agama dan masyarakat.
“Kita perlu dorong warga untuk mengelola sampah yang mereka hasilkan. Jangan dibuang sembarangan atau dibakar,” ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesbangpol Jateng, Muslichah Setiasih, menambahkan bahwa kegiatan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan arah kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Isu strategis yang dirapatkan terkait dengan menjaga kondusivitas wilayah, indeks demokrasi, isu sosial, hingga persoalan lingkungan,” kata Muslichah.
Rapat ini juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemangku kebijakan dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan ke depan.(*)
