BREBES, Brebesinfo.com– Polemik di SMP Negeri 1 Bumiayu terus bergulir dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Senin pagi (17/11/2025), halaman sekolah dipenuhi spanduk-spanduk protes dari para alumni lintas angkatan yang merasa resah dengan kondisi internal sekolah.
Spanduk bernada tuntutan terpajang mencolok di pagar depan sekolah. Salah satunya berisi desakan agar komite sekolah dicopot dari jabatannya. Tulisan-tulisan itu menjadi bentuk penegasan bahwa alumni menyoroti serius dinamika yang tengah terjadi.
Tidak hanya satu, sejumlah spanduk lain juga berdiri di beberapa titik sekitar sekolah. Ada yang meminta pembubaran komite, menolak penugasan Ina Purnamasari sebagai PLT kepala sekolah, hingga ajakan untuk membersihkan sekolah dari oknum-oknum yang dianggap merusak suasana pendidikan.
Informasi yang diterima menyebut, polemik bermula dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Brebes yang menunjuk Ina Purnamasari sebagai Kepala SMPN 1 Bumiayu menggantikan Tarjoni. Namun penunjukan itu langsung mendapat penolakan dari siswa dan warga sekolah karena rekam jejak Ina sebelumnya pernah tersandung kasus korupsi di sekolah yang sama.
Sementara itu, komite sekolah menyatakan tetap melaksanakan SK Bupati karena dianggap sebagai keputusan resmi yang wajib dijalankan. Komite juga meminta semua pihak untuk menghormati kebijakan tersebut.
Ketegangan semakin meningkat setelah muncul kabar adanya usulan dari komite kepada Dinas Pendidikan terkait mutasi beberapa guru. Guru-guru itu diduga mempengaruhi sikap siswa yang menolak Ina Purnamasari kembali memimpin sekolah.
Situasi yang terus memanas membuat para alumni kemudian bergerak. Mereka memasang beragam spanduk sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan dorongan agar komite segera dicopot demi mengembalikan ketenangan sekolah.
Anggota Komite SMPN 1 Bumiayu, Elvin Kristian, menanggapi keberadaan spanduk tersebut.
“Penyampaian aspirasi itu hak semua pihak. Hari ini kami akan audiensi dengan Komisi IV DPRD Brebes,” ucapnya.
Polemik di SMPN 1 Bumiayu kini menjadi sorotan publik. Masyarakat menanti langkah penegasan pemerintah daerah agar aktivitas belajar mengajar kembali kondusif.(*)
