PURWOREJO, Brebesinfo.com – Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purworejo dan Magelang untuk mengawasi percepatan penanggulangan kemiskinan. Selasa (4/2/2024). Ketua Komisi E, Dr. Messy Widiastuti, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan langkah nyata, bukan sekadar wacana.

Kunjungan ini juga bagian dari penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jateng. Menurut Messy, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting agar program-program yang dijalankan benar-benar efektif.

Di Purworejo, Pj. Sekda RA. Kurniawan mengakui bahwa angka kemiskinan memang turun, tetapi belum signifikan. Ia menekankan bahwa yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah penduduk miskin, tetapi juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

“Kita tidak hanya melihat angka, tapi juga bagaimana kondisi kehidupan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan,” kata Kurniawan.

Sementara itu, di Kabupaten Magelang, masalah utama adalah mindset masyarakat yang masih nyaman menerima bantuan seperti PKH, bansos, dan BOS. Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi, menyebutkan bahwa program pelatihan keterampilan kerja sudah dilakukan, tetapi banyak warga yang tetap bergantung pada bantuan.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi E, Zaenudin, menegaskan bahwa data yang digunakan dalam penanganan kemiskinan harus diperbaiki terlebih dahulu. Setelah itu, program social protection seperti PKH bisa dioptimalkan, dengan upaya graduasi penerima manfaat agar mereka bisa mandiri.

“Graduasi penerima bantuan harus diperkuat, jangan sampai mereka terus-menerus tergantung. Ini perlu koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Zaenudin.

Dr. Messy Widiastuti mengapresiasi semangat OPD di Purworejo dan Magelang yang terus berupaya mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen kuat untuk membawa Jateng keluar dari zona kemiskinan.

“Jateng masih tertinggal dibanding Jabar dan Jatim dalam pengentasan kemiskinan. Tapi dengan kerja keras dan koordinasi yang baik, kita bisa mengejar ketertinggalan ini,” tegas Messy.

Ia juga menekankan bahwa Komisi E akan terus mengawal langkah-langkah nyata dalam mengentaskan kemiskinan, termasuk memastikan Raperda yang sedang disusun benar-benar bisa menjadi solusi.

“Kita harus serius. Kemiskinan ini bukan hanya angka di laporan, tapi menyangkut kehidupan masyarakat secara nyata. Maka solusinya pun harus nyata,” pungkasnya.(*)