SEMARANG, Brebesinfo.com – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Selasa (11/2/2025).
Ia menegaskan bahwa Jawa Tengah akan terus berfokus menjadi penopang pangan dan industri nasional, serta menjalankan program Asta Cita.
Nana mengatakan bahwa arah pembangunan Jawa Tengah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang terpilih. Ia menekankan pentingnya optimalisasi layanan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.
“RKPD 2026 ini menjadi tahap awal dari kebijakan RPJPD 2025-2045. Ini juga menjadi fondasi pertama dalam mewujudkan Jawa Tengah sebagai penopang pangan dan industri nasional yang maju dan sejahtera serta mengimplementasikan program Asta Cita,” katanya di Grhadika Bakti Praja.
Dalam kesempatan itu, Nana menyampaikan enam arahan utama pembangunan Jawa Tengah. Pertama, visi, misi, dan program daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sesuai Asta Cita. Kedua, pengalokasian APBD harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan fokus pada kepentingan masyarakat.
Ketiga, setiap kegiatan pembangunan harus memiliki output yang terukur. Keempat, belanja yang bersifat pendukung harus dikurangi agar anggaran lebih banyak diarahkan ke program prioritas. Kelima, alokasi anggaran harus difokuskan pada peningkatan kinerja layanan publik, bukan hanya pemerataan antar-OPD atau mengikuti pola tahun sebelumnya.
Keenam, pemerintah daerah harus siap menyelaraskan visi dan misi kepala daerah terpilih untuk penyusunan RPJMD. Menurut Nana, hal ini penting agar program pembangunan berjalan berkelanjutan dan tidak terputus oleh pergantian kepemimpinan.
Ia juga menyoroti berbagai capaian yang telah diraih selama masa kepemimpinannya. Salah satunya adalah penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data September 2024, angka kemiskinan turun menjadi 9,58 persen dari sebelumnya 10,47 persen.
Selain itu, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 1,1 persen menjadi 0,89 persen. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan ini tak lepas dari berbagai program yang telah dijalankan pemerintah daerah dengan dukungan pusat.
Nana juga menyinggung tentang inflasi daerah yang tetap terkendali. Ia menyebut bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada 2024 mencapai 73,87, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami berharap masukan dari berbagai pihak, baik akademisi, tokoh masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Semua usulan yang diberikan diharapkan lebih fokus pada kebutuhan masyarakat Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) atau E-Rembugan. Menurutnya, kanal tersebut akan mempermudah koordinasi dan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kami akan terus berupaya agar pembangunan di Jawa Tengah berjalan efektif, efisien, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Nana.(*)
