JAKARTA, Brebesinfo.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terus mempercepat pembangunan desa dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk TNI, perbankan, dan kementerian lain. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi desa, serta memastikan transparansi Dana Desa.
Dalam kerja sama dengan TNI, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal. Mereka akan membantu pengawasan dan pelaksanaan proyek, terutama di sektor ketahanan pangan. Mendes Yandri menegaskan bahwa minimal 20% Dana Desa harus dialokasikan untuk mendukung program ini.
“Kita tahu Babinsa sudah lama terlibat dalam program TMMD. Sekarang dengan MoU ini, kita perkuat lagi peran mereka dalam memastikan pembangunan desa lebih efektif, terutama untuk ketahanan pangan,” ujar Yandri di Jakarta, Senin (17/2/2025).
Selain dengan TNI, Kemendes juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk menyediakan bahan baku makanan bagi masyarakat.
Kemendes akan mendorong desa-desa tematik untuk mendukung rantai pasokan MBG. Desa penghasil telur, daging ayam, ikan, sayuran, hingga cabai akan dioptimalkan agar perekonomian desa ikut berkembang seiring dengan pemenuhan gizi masyarakat.
Selain itu, Yandri juga meneken kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program “No Residu”. Program ini bertujuan mengelola sampah desa agar tidak menjadi masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.
Kementerian Ekonomi Kreatif juga diajak untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa. Berbagai produk lokal akan dipromosikan lebih luas agar desa tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian, tetapi juga industri kreatif.
Untuk memastikan Dana Desa dikelola secara transparan dan tidak disalahgunakan, Kemendes menggandeng PPATK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Pengawasan ini penting agar Dana Desa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah yang dialokasikan untuk desa benar-benar bermanfaat dan tidak ada yang diselewengkan. Transparansi adalah kunci utama dalam pengelolaan Dana Desa,” tegas Yandri.
Kemendes juga menandatangani kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Langkah ini diambil untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa.
“Kami akan membangun pusat pengaduan di kantor desa agar ibu dan anak merasa lebih aman. Harapannya, desa-desa kita bisa lebih ramah terhadap perempuan dan anak,” kata Yandri.
Kemendes berkomitmen terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan desa dan pemerataan ekonomi. Program-program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.
Yandri menegaskan bahwa seluruh kerja sama yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa.
Dalam acara MoU ini, hadir Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Juga turut serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Ketua ISSF Sudarmanto, serta perwakilan dari BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Universitas Padjadjaran.
Mendampingi Mendes Yandri, hadir Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Taufik Madjid, dan pimpinan tinggi di lingkungan Kemendes PDT.(*)
