JAKARTA, Brebesinfo.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Karding mengatakan bahwa ia melaporkan kondisi pekerja migran Indonesia kepada Presiden. “Agenda rapat hari ini hanya laporan ke Bapak Presiden, tentang pekerja migran,” ujarnya, dikutip dari laman RRI.
Ia menyampaikan dua hal utama. Pertama, pembentukan desk koordinasi untuk perlindungan pekerja migran. Langkah ini bertujuan memperbaiki tata kelola tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan mengurangi kasus kekerasan serta perdagangan manusia.
Menurutnya, saat ini 95 persen pekerja migran Indonesia bekerja secara ilegal. Selain itu, 80 persen dari mereka berada di sektor domestik, seperti asisten rumah tangga.
“Kita harus meningkatkan keterampilan mereka. Sebab, mayoritas pekerja migran kita ada di sektor domestik,” katanya.
Untuk mengurangi pekerja ilegal, ia mengusulkan empat langkah. Pertama, memperbaiki regulasi agar lebih ketat. Kedua, menindak tegas calo dan sindikat perdagangan manusia.
“Ketiga, sosialisasi harus lebih masif supaya orang paham cara bekerja yang aman dan resmi. Keempat, kita perkuat perjanjian bilateral untuk melindungi pekerja migran,” jelasnya.
Ia berharap negara tujuan tidak lagi menerima pekerja yang berangkat secara ilegal. Selain itu, pemerintah sedang mempertimbangkan kerja sama baru dengan Arab Saudi.
Seperti diketahui, sejak 2015, Indonesia menghentikan sementara pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi. Namun, Karding belum bisa memastikan kapan moratorium ini akan dicabut.
“Kerja sama dengan Arab Saudi sedang kita rancang ulang. Sampai kapan moratorium? Kita tunggu saja. Kalau bisa lebih cepat, tentu lebih baik karena peluangnya besar,” tutupnya.(*)