BREBES, Brebesinfo.com – Ratusan kepala desa dari wilayah Brebes bagian selatan mengikuti Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Brebes di Hotel Anggraeni Bumiayu, Senin (7/7/2025).
FGD ini digelar sebagai respons terhadap banyaknya protes warga terkait pengelolaan dana desa. Kegiatan tersebut dihadiri kepala desa dari enam kecamatan, yaitu Bumiayu, Sirampog, Tonjong, Paguyangan, Bantarkawung, dan Salem.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Brebes, Subagya, menegaskan pentingnya tata kelola dana desa yang baik dan transparan untuk mencegah konflik sosial.
“Kita tidak ingin lagi mendengar ada kepala desa diprotes warga gara-gara dana desa. Ini jadi pelajaran bersama,” tegas Subagya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menetapkan arah kebijakan 2025 untuk fokus pada penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengembangan ekonomi desa.
“Kalau dana desa dikelola secara profesional dan akuntabel, warga tidak akan demo. Justru desa bisa sejahtera,” tandasnya.
Peserta FGD juga diberi pemahaman tentang pemanfaatan dana desa, di antaranya kewajiban minimal 20 persen untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
FGD ini juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri, Polres, Inspektorat, dan Dinpermades Brebes. Mereka membekali para kepala desa dengan wawasan hukum, pengawasan internal, dan tata kelola keuangan desa yang benar.
Ketua Panitia FGD, Afan Setiono, mengatakan kegiatan ini digelar dalam tiga zona; zona tengah (102 desa), zona selatan (93 desa), dan zona utara (97 desa), dengan total 292 desa.
“FGD ini bukan formalitas. Ini awal membangun desa yang jujur dan bebas korupsi di Brebes,” ujar Afan.
Sebagai tindak lanjut, para kades akan diajak studi tiru ke Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang sukses menyandang predikat Desa Antikorupsi Nasional 2022.
Harapannya, pemerintahan desa di Brebes semakin transparan, akuntabel, dan mampu mencegah konflik akibat salah kelola dana desa.(*)
