BREBES, Brebesinfo.com – Sebuah pesan berantai diduga beredar luas di grup WhatsApp para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Brebes. Isi pesan itu berisi instruksi agar ASN ikut menyebarkan berita survei Charta Politika yang menyebut 77,5 persen warga optimistis terhadap kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma bersama Wakil Bupati Wurja.
Dalam pesan tersebut, ASN diminta mengunggah berita survei itu ke status WhatsApp maupun media sosial. Bahkan, instruksi itu disebut sudah seizin Bupati, Wakil Bupati, dan Pj Sekda.
“Seijin Ibu Bupati, P Wakil Bupati dan P Pj. Sekda… untuk semua pimpinan OPD utk bisa update status WA-nya dengan berita di atas dan juga menyampaikan kepada semua jajaran untuk agar update di status WA juga dan mensosialisasikan melalui media sosial,” demikian bunyi potongan pesan yang beredar.
Mobilisasi ASN Dipertanyakan
Instruksi ini menimbulkan tanda tanya publik. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk mobilisasi birokrasi untuk memperkuat citra politik kepala daerah melalui jalur informal media sosial.
Di media sosial, warganet justru menanggapi sinis survei tersebut. Kritik paling keras datang dari warga Brebes selatan yang menilai pembangunan masih timpang.
“Survey dari mana bejir lah,” tulis akun tegaaaaarer.
“Nyatanya PR Brebes selatan masih banyak,” komentar akun fahryfahry16.
“Apa kabar jalan RAYA PRUWATAN KEC BUMIAYU?” sindir akun mhm_yudhistiraid.
Netralitas ASN Jadi Sorotan
Ketua Yayasan Rumah Rakyat Indonesia Sejahtera, Anom Panuluh, menegaskan bila pesan WA itu benar instruksi resmi, maka berpotensi melanggar asas netralitas ASN.
“ASN seharusnya bekerja untuk pelayanan publik, bukan dipakai untuk mendistribusikan pesan politik atau membentuk opini survei. Bila benar terjadi, ini bisa merusak kepercayaan publik,” ujarnya.
Pemkab Belum Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Brebes belum memberikan klarifikasi terkait dugaan mobilisasi ASN tersebut. Publik menilai, keterbukaan diperlukan agar isu ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar.
Di satu sisi, hasil survei menggambarkan optimisme tinggi terhadap kepemimpinan Paramitha–Wurja. Namun di sisi lain, penggunaan birokrasi untuk menyebarkan pesan politik justru bisa menjadi bumerang dan menurunkan legitimasi survei itu sendiri. (*)
