SEMARANG, Brebesinfo.com – Ribuan kepala desa dari seluruh Jawa Tengah antusias mengikuti kegiatan Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Stadion Jatidiri, Semarang, Selasa (29/4/2025).
Sebanyak 7.810 kepala desa hadir langsung dalam acara yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Tema yang diangkat, “Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi”, menjadi pesan kuat bahwa pembangunan desa harus dijalankan dengan bersih dan transparan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara langsung memberikan pembekalan dan arahan kepada para kepala desa dalam mengelola dana desa agar tepat guna dan tidak menimbulkan masalah hukum.
“Silakan tanyakan apa yang boleh, apa yang tidak. Apa yang aman dan mana yang rawan. Jangan sampai ragu,” tegas Gubernur Luthfi di hadapan para kepala desa.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi. “Kalau ada persoalan, komunikasikan dengan Babinsa dan Babinkamtibmas. Nanti Inspektorat, BPKP, dan APH akan mendampingi agar Rp1,2 triliun dana desa tahun ini bisa sampai dengan aman,” lanjutnya.
Kepala Desa Bentak, Sragen, Sri Lestari menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menganggap Sekolah Antikorupsi sebagai bekal penting bagi para kades dalam menjaga integritas.
“Kami sangat butuh bimbingan seperti ini. Pengawasan memang sudah maksimal, tapi pembinaan langsung dari gubernur menjadi pengingat penting bagi kami agar tidak menyimpang,” ujar Sri Lestari.
Sri juga menjelaskan bahwa pihaknya selalu menyampaikan laporan dana desa secara terbuka. “Kami sampaikan secara transparan kepada masyarakat, BPD, dan lembaga desa terkait,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sraten, Kabupaten Semarang, Rokhmad, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini. Ia menilai acara ini membuat kades lebih paham akan potensi pelanggaran.
“Ada tiga hal yang harus dihindari: duplikasi anggaran, mark up, dan kegiatan fiktif. Kalau itu terjadi, penegak hukum pasti turun tangan,” katanya.
Rokhmad juga menyampaikan, desanya telah mendapat predikat Desa Antikorupsi dan dua tahun berturut-turut menerima bantuan keuangan dari Pemprov Jateng.
“Alhamdulillah, tahun 2024 dan 2025 kami dapat bantuan Rp200 juta untuk infrastruktur. Itu bentuk apresiasi karena kami dinilai transparan dan akuntabel,” ucapnya bangga.
Gubernur Luthfi pun menyerahkan bantuan tersebut secara simbolik kepada 10 desa dari total 29 desa penerima. Tujuannya untuk mendukung pembangunan desa yang bebas korupsi.
Dalam sambutannya, gubernur juga menyebut bahwa saat ini Jawa Tengah telah memiliki 30 desa antikorupsi dan mengusulkan 297 desa lainnya.
“Ini langkah konkret pencegahan. Membangun Jawa Tengah yang besar itu harus dimulai dari desa. Karena desa punya potensi luar biasa,” tegasnya.
Sebagai pembicara kunci dalam acara itu, hadir Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto. Ia mengajak para kepala desa untuk tidak tergoda praktik korupsi.
“Semua orang tahu korupsi dilarang. Tapi yang penting adalah membangkitkan kesadaran untuk tidak melakukannya,” kata Fitroh.
Ia juga mengingatkan kepala desa agar selalu melayani warganya dengan sepenuh hati. “Layanilah warga dengan empati, simpati, dan antusiasme. Jangan sombong, jangan menyalahgunakan kewenangan,” tambahnya.
Menurut Fitroh, beberapa kasus di Jateng sudah melibatkan kepala desa. “Itu memprihatinkan. Dana desa untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia berharap, kegiatan Sekolah Antikorupsi ini bisa menekan angka korupsi di tingkat desa. “Ini adalah investasi kesadaran. Mudah-mudahan bisa menular ke desa-desa lainnya,” katanya.
Kegiatan juga diramaikan oleh peluncuran tagline antikorupsi dari Pemprov Jateng: Mengawal Kolaboratif Berdampak. Program ini digagas bersama KPK, BPKP, dan Inspektorat.
Dengan semangat kolaborasi ini, pemerintah berharap para kepala desa mampu menjalankan amanah dengan integritas tinggi.
Melalui pendekatan edukatif dan preventif, Jateng ingin menumbuhkan budaya antikorupsi sejak dari desa, demi terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan.(*)
