BREBES, Brebesinfo.com – Ratusan warga Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes kembali menggelar unjuk rasa pada Senin (5/5/2025). Ini adalah aksi ketiga mereka, dengan tuntutan utama soal transparansi pengelolaan dana desa.
Warga merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas soal penggunaan dana desa. Mereka juga menilai banyak kegiatan tidak melibatkan masyarakat. Akibat dari tekanan tersebut, Sekretaris Desa (Sekdes) Plompong, Darto, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Brebes, Arifin, S.Pd., M.H., menyayangkan kejadian itu. Ia menilai kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah desa harus lebih terbuka dan melibatkan warga dalam setiap kegiatan.
“Pemerintah desa harus transparan, bekerja sesuai aturan, dan melibatkan masyarakat. Itu kunci pemerintahan yang bersih,” kata Arifin saat ditemui dalam acara Kesbangpol di Paguyangan Selasa (6/5/2025).
Menurutnya, warga punya hak untuk tahu bagaimana dana desa digunakan. Kalau tidak ada keterbukaan, wajar jika masyarakat marah dan turun ke jalan.
Ia juga menyarankan agar kegiatan yang menggunakan dana desa selalu diawasi, baik oleh kecamatan maupun inspektorat. “Kalau perlu, setelah pekerjaan selesai, langsung dicek dan dilaporkan hasilnya,” ujar politisi dari Fraksi PKS itu.
Arifin juga menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya, pihaknya sudah membahas persoalan ini dalam rapat gabungan. Rapat itu dihadiri oleh Inspektorat, Dinpermades, Kodim, Polres, dan Kejaksaan.
“Saya hadir mewakili Komisi 1. Dalam rapat itu, saya sampaikan juga hal-hal yang jadi pemicu terjadinya demo warga. Harapannya, semua pihak bisa ikut mengawasi dan mencegah masalah serupa terjadi lagi,” jelasnya.
Arifin menekankan, Komisi 1 DPRD Brebes akan terus mendorong agar dana desa dikelola dengan baik dan terbuka. Pemerintah desa juga diminta tidak mengabaikan suara masyarakat.
“Dana desa itu uang rakyat, jadi harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir orang saja,” ujarnya.
Ia juga berharap, kejadian serupa tidak terulang di desa-desa lain. Pemerintah daerah diminta lebih aktif memantau dan memberikan pembinaan ke desa.(*)
