BREBES, Brebesinfo.com – Pemerintah pusat menarik Rp109 miliar dari APBD Kabupaten Brebes 2025 sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Dana tersebut terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp83 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) fisik Rp26 miliar.
Penarikan ini berdampak langsung pada sejumlah proyek infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, irigasi, serta pengembangan sektor pertanian. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Brebes, Edi Kusmantoro, menyatakan bahwa beberapa proyek yang sudah direncanakan kini terancam tertunda.
“Totalnya Rp109,49 miliar yang ditarik dari DAK Fisik dan DAU. Ini berpengaruh pada proyek jalan, kawasan pangan, dan pertanian,” kata Edi, Senin (17/2/2025).
Edi menambahkan, APBD Brebes akan disesuaikan setelah bupati terpilih dilantik. Pemkab juga mempercepat pembahasan APBD Perubahan untuk menyesuaikan program yang terdampak.
“Nanti ada penyesuaian APBD sesuai visi-misi bupati baru. APBD Perubahan dipercepat pada Mei,” jelasnya.
Beberapa proyek jalan yang sebelumnya dianggarkan melalui DAK kini dalam ketidakpastian. Di antaranya, perbaikan jalan poros Tengguli-Blubuk-Randusari senilai Rp9,3 miliar dan peningkatan jalan Tanjung-Kersana sebesar Rp9,9 miliar. Selain itu, peningkatan jalan Pamulihan-Jemasih yang dianggarkan Rp13,4 miliar juga berisiko tertunda.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Brebes, M. Adhika Pramuditya, mengakui dampak besar dari kebijakan ini. “DAK untuk perbaikan jalan tahun ini tidak ada karena efisiensi anggaran dari pusat. Akibatnya, proyek yang sudah direncanakan jadi tertunda,” katanya.
Saat ini, proyek yang kemungkinan besar tetap berjalan adalah pengadaan air minum, karena sumber dananya masih tersedia.
“Kalau untuk jalan, hampir semuanya terkena dampak. Sementara proyek air minum kemungkinan tetap bisa berjalan,” jelas Adhika.
Dengan pemotongan anggaran ini, Pemkab Brebes harus mencari alternatif pendanaan agar proyek-proyek strategis tetap bisa dilaksanakan. Beberapa opsi yang sedang dikaji adalah optimalisasi pendapatan daerah dan mencari sumber pendanaan lain.
Masyarakat Brebes yang berharap adanya perbaikan jalan tahun ini kemungkinan harus bersabar lebih lama. Sejumlah ruas jalan yang sudah masuk dalam rencana perbaikan berisiko tertunda akibat keterbatasan anggaran.
Kondisi infrastruktur jalan di Brebes sebelumnya sudah menjadi perhatian karena banyaknya ruas yang mengalami kerusakan. Dengan adanya efisiensi anggaran ini, rencana perbaikan yang sudah disusun pun semakin sulit direalisasikan.
Pemkab Brebes berharap ada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat agar proyek-proyek prioritas tetap bisa berjalan.
“Jalan rusak ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Kami harap ada solusi agar proyek bisa tetap jalan,” pungkas Adhika.(*)
