BREBES, Brebesinfo.com – Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, melarang sekolah negeri menarik biaya dari peserta didik. Ia menyampaikan hal ini saat mengumpulkan seluruh kepala SD dan SMP Negeri di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Brebes, Rabu, (5/3/2025).
Bupati Mitha menegaskan bahwa pendidikan dasar harus bebas dari pungutan. Ia menyebut anggaran pendidikan dalam APBD Brebes sudah mencapai Rp 1,4 triliun dari total Rp 3,8 triliun. Dana ini mayoritas digunakan untuk gaji pendidik, sertifikasi, dan Biaya Operasional Sekolah (BOS).
Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, sekolah seharusnya tidak lagi membebankan biaya tambahan kepada keluarga peserta didik. Ia meminta Dindikpora Brebes mengevaluasi penggunaan anggaran agar kebutuhan sekolah tetap terpenuhi tanpa membebani masyarakat.
“Kami mendapat laporan bahwa masih ada pungutan di sekolah. Jadi saya kumpulkan semua kepala sekolah dan saya tegaskan, mulai sekarang tidak boleh ada pungutan di SD dan SMP Negeri di Brebes,” ujar Mitha.
Untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah, Pemkab Brebes menyiapkan dua solusi. Pertama, menambah anggaran melalui BOS Daerah. Kedua, menghitung ulang alokasi anggaran pendidikan agar lebih efisien.
Mitha juga memperingatkan, sekolah yang masih melakukan pungutan akan ditindak. Ia meminta Dindikpora dan Inspektorat Brebes mengawasi aturan ini agar berjalan di semua sekolah negeri.
“Kalau masih ada yang menarik pungutan, laporkan ke saya. Sekolah itu akan kami evaluasi dan tindak sesuai aturan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan komite sekolah dan pihak terkait bahwa pendidikan dasar adalah hak semua anak. Tidak boleh ada yang terhambat sekolah hanya karena masalah biaya.
Pemkab Brebes berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan tanpa memberatkan masyarakat. Jika ada kendala dalam pelaksanaan aturan ini, sekolah diminta melapor ke Dindikpora.
“Kami akan cari solusi terbaik supaya pendidikan di Brebes tetap berkualitas dan gratis untuk semua,” tutupnya.(*)
