Salah satu baliho besar di jalan nasional Tegal-Purwokerto terkait protes warga dukuh Barupring terhadap Kadus baru dan mengancam akan memboikot pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Minggu (9/3/2025). Foto : Andrian igong

BREBES, Brebesinfo.com – Warga Dukuh Barupring, Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, memprotes pengangkatan kepala dusun (kadus) yang baru dilantik. Sebagai bentuk penolakan, mereka memasang tiga baliho besar di sepanjang jalan nasional Tegal-Purwokerto dan mengancam akan memboikot pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam baliho yang terpasang, warga menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mereka menolak kepala dusun yang berasal dari luar wilayah mereka. Kedua, mereka menghendaki agar kepala dusun berasal dari warga asli Barupring. Ketiga, mereka mengancam akan memboikot pembayaran PBB jika aspirasi mereka tidak didengar.

Pelantikan M. Syifa Aulia Assiddiq, S.Pd sebagai Kepala Dusun IX Desa Linggapura digelar pada Kamis (6/3/2025) di aula Kantor Desa Linggapura.

Acara dipimpin oleh Kepala Desa Linggapura, M. Mustain, dan dihadiri oleh Camat Tonjong Lukman Hakim, Kapolsek Tonjong AKP Hasari, Danramil Tonjong Peltu Ibrahim, serta sejumlah perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Menanggapi protes ini, Camat Tonjong Lukman Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk aspirasi warga yang sah selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Biasa saja, yang penting sudah sesuai regulasi. Itu hak warga untuk melakukan protes,” kata Lukman saat dikonfirmasi, Minggu (9/3/2025).

Sementara itu, Kepala Desa Linggapura, M. Mustain, menegaskan bahwa seleksi kepala dusun telah dilakukan secara objektif dan sesuai aturan.

“Ada tiga warga dari Barupring yang mendaftar, tetapi mereka menempati peringkat dua, tiga, dan empat. Sementara M. Syifa Aulia Assiddiq meraih peringkat pertama dan berhak dilantik,” jelasnya.

Mustain juga menambahkan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan kepala dusun berasal dari wilayah tertentu.

“Yang penting dia warga negara Indonesia dan memenuhi syarat. Tidak ada aturan yang membatasi bahwa jabatan kepala dusun hanya untuk warga setempat saja,” tambahnya.

Terkait ancaman boikot pajak, Mustain menyayangkan langkah tersebut dan mengingatkan bahwa pajak merupakan kewajiban bersama.

“Saya sangat menyayangkan seruan untuk boikot pajak. Pajak itu bukan untuk pribadi kepala dusun, melainkan untuk pembangunan desa dan kepentingan warga sendiri,” tutup Mustain.

.