MEDAN, Brebesinfo.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyerukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana desa. Hal ini dilakukan agar dana tersebut dapat mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung agar penggunaan dana desa bisa diawasi dengan baik. Jadi, semua dana ada jejaknya,” ujar Mendes Yandri dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Sumatera Utara, Selasa (21/1/2025).
Dana desa menjadi salah satu elemen kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, minimal 20% dana desa harus digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Penggunaan dana ini disesuaikan dengan potensi desa dan ditetapkan melalui musyawarah desa.
Pada 2025, total dana desa untuk Sumatera Utara mencapai Rp4,57 triliun. Mendes Yandri berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan melibatkan BUMDes dan BUMDes Bersama.
“Dana desa di Sumut sangat besar. Jangan sampai menguap tanpa jejak. Dengan 2.418 pendamping desa, kita bisa mendorong swasembada pangan dan mendukung dapur makan bergizi gratis,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan ketahanan pangan tercapai pada 2027, dengan langkah awal berupa penghentian impor beras, jagung, gula, dan garam mulai Januari 2025. Selain itu, hasil panen petani dijamin akan dibeli dengan harga yang layak.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis, keberhasilan ketahanan pangan dapat menjadi tonggak penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan kolaborasi, terutama di tingkat desa.
“Kita harus mengawasi bersama. Kalau semua bupati hadir dan memantau langsung, masalah selesai. Ini adalah upaya kolektif,” ujar Menko Zulhas.
Rapat tersebut juga membahas berbagai tema, seperti peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, penyediaan bibit unggul, hingga program makan bergizi gratis.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Mendes Yandri Susanto, Menko Zulhas, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni.(*)
