BREBES, Brebesinfo.com – Ratusan warga Desa Dukuhwringin, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa (21/1/2025). Mereka meminta kejelasan terkait penggunaan Dana Desa 2024 yang diduga diselewengkan oleh perangkat desa. Selain itu, warga juga menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan yang dinilai buruk.

Aksi ini dimulai dengan long march menuju kantor kepala desa. Warga membawa replika keranda sebagai simbol matinya kepedulian pemerintah desa terhadap pelayanan publik. Di sepanjang perjalanan, mereka melantunkan tahlil dan menabur bunga di sekitar keranda tersebut.

Koordinator aksi, Ahmad Junaedi, mengatakan warga mendesak transparansi atas sejumlah program desa yang belum terealisasi. Salah satu yang disoroti adalah program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2024 yang hingga kini tak kunjung dilaksanakan. Selain itu, warga juga menyoroti buruknya pengelolaan sampah, sertifikat tanah, dan pembangunan desa yang hanya dikelola oleh segelintir orang.

Ahmad menyebut dugaan korupsi ini muncul karena dana desa yang sudah cair tidak digunakan sebagaimana mestinya. Warga menduga ada sekitar Rp 700 juta yang disalahgunakan. Ia menegaskan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, warga siap melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan kejaksaan.

Kepala Desa Dukuhwringin, Mashuri, akhirnya menemui perwakilan warga untuk memberikan klarifikasi. Dalam audiensi, perangkat desa mengakui bahwa salah satu pejabat desa telah menggunakan sebagian dana desa untuk kepentingan pribadi.

Sekretaris Desa Dukuhwringin, Heri Kurniawan, menjelaskan bahwa sekitar Rp 162 juta dari Dana Desa 2024 sempat digunakan oleh perangkat desa. Dana tersebut meliputi Rp 30 juta untuk insentif kader posyandu dan Rp 132 juta untuk proyek pembangunan. Namun, ia memastikan bahwa uang itu sudah dikembalikan dan digunakan sesuai peruntukannya.

Selain itu, bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 260 juta untuk rehab RTLH juga belum sepenuhnya terealisasi. Dari total 13 rumah yang direncanakan, baru 5 rumah selesai diperbaiki. Sisanya belum dikerjakan karena pemilik rumah belum siap menyediakan biaya tambahan untuk tukang bangunan.

Heri memastikan bahwa proses perbaikan rumah yang tersisa akan segera dimulai. Ia berjanji semua rumah yang belum direhab akan selesai dalam waktu dekat.

Meski pemerintah desa telah memberikan penjelasan, warga tetap menuntut bukti nyata atas janji tersebut. Mereka berharap pengelolaan Dana Desa menjadi lebih transparan dan tidak diselewengkan lagi di masa depan.(*)