JAKARTA, Brebesinfo.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadapi tantangan besar dengan adanya efisiensi anggaran 2025 yang mencapai 80%. Pemangkasan ini berpotensi menghambat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berperan penting dalam distribusi barang serta stabilitas ekonomi.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menegaskan pihaknya akan mencari solusi agar proyek-proyek strategis tetap berjalan. Ia menyampaikan hal ini dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
“Kami akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan efisiensi anggaran tidak menghambat pembangunan, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Diana.
Sejak 2015, Kementerian PU telah membangun 2.432 km jalan tol dan 5.999 km jalan nasional non-tol. Infrastruktur ini membantu memperlancar distribusi barang dan menekan biaya logistik. Tahun 2024, pemerintah juga menangani 3.139 km jalan daerah serta membangun 2.682 meter jembatan sesuai Inpres No. 3/2023.
Selain itu, pembangunan bendungan juga menjadi prioritas untuk mendukung ketahanan pangan. Hingga 2024, sebanyak 53 dari 61 bendungan yang ditargetkan telah selesai. Jika seluruhnya beroperasi, akan ada tambahan irigasi seluas 396 ribu hektare, air baku 52 meter kubik per detik, serta potensi listrik sebesar 255 megawatt.
Kementerian PU juga terus membangun infrastruktur pengendali banjir guna mengurangi risiko bencana yang bisa mengganggu distribusi barang. Sejak 2015, telah dibangun 2.041 km pengendali banjir dan pengaman pantai untuk melindungi kota-kota pesisir dari abrasi.
Program padat karya tetap dijalankan meskipun anggaran terbatas. Sejak 2020 hingga 2024, program ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4,12 juta orang. Namun, Diana mengakui efisiensi anggaran bisa berdampak pada jumlah proyek yang bisa dikerjakan.
Menurutnya, infrastruktur yang baik berperan besar dalam menjaga stabilitas harga barang dan menekan inflasi. Jika anggaran terlalu dipangkas, pemeliharaan jalan dan fasilitas pendukung lainnya bisa terganggu, sehingga distribusi barang menjadi lebih mahal.
“Kami harus mencari keseimbangan antara efisiensi dan kelancaran pembangunan. Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun justru tidak terawat karena keterbatasan anggaran,” kata Diana.
Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proyek-proyek prioritas tetap berjalan. Diskusi dengan Kementerian Keuangan menjadi langkah awal untuk mencari solusi terbaik.
“Kami ingin pembangunan tetap berlanjut, tapi tetap dalam batas anggaran yang tersedia. Yang penting, dampaknya ke masyarakat tetap terasa,” tutup Diana.(*)
