JAKARTA, Brebesinfo.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum menunjukkan progres. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut penyebabnya adalah anggaran yang masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah. Anggaran baru bisa digunakan setelah pagu indikatif hasil efisiensi disetujui oleh Komisi V DPR.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1/2025).
Komisi V DPR akhirnya menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah pemangkasan, anggaran kementerian itu kini tersisa Rp29,57 triliun dari sebelumnya Rp110,95 triliun.
Setelah mendapat persetujuan DPR, Dody akan segera melaporkan hal ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jika laporan sudah diterima, blokir anggaran Kementerian PU bisa dibuka kembali.
“Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh. Nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas,” ujar Dody.
Pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memangkas Rp81,38 triliun dari anggaran awal Kementerian PU untuk tahun 2025.
Dody mengakui bahwa pemangkasan ini berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur. Beberapa program yang sebelumnya direncanakan terpaksa ditunda atau dikaji ulang.
Kondisi ini juga membuat proyek IKN terhambat. Tanpa anggaran yang cukup, pembangunan di lokasi ibu kota baru itu tidak bisa berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Selain proyek IKN, beberapa pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya juga terkena imbas pemangkasan anggaran. Hal ini berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dody berharap blokir anggaran segera dibuka agar kementeriannya bisa kembali bekerja. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, harus tetap menjadi prioritas demi kemajuan bangsa.
Kini, keputusan ada di tangan Sri Mulyani. Jika blokir anggaran segera dicabut, pembangunan IKN bisa kembali dilanjutkan. Namun, jika tidak, proyek ibu kota baru itu akan semakin mangkrak.(*)
