JAKARTA, Brebesinfo.com – Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR meninjau Jasa Marga Tollroad Command pada Kamis (27/2/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di ruas Jalan Tol Dalam Kota dan Jakarta Outer Ring Road (JORR) benar-benar terpenuhi.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti masih adanya masalah dalam pemenuhan SPM, terutama terkait perbaikan jalan tol yang memakan waktu lama. Ia menilai, perbaikan yang terlalu lama bisa menyebabkan kemacetan dan merugikan pengguna jalan.
“Jika ada kerusakan yang membutuhkan pembongkaran, tentu perlu waktu lebih lama. Ini bisa mengganggu arus lalu lintas dan berimbas pada investasi BUJT,” ujar Lasarus.
Selain perbaikan jalan, Komisi V DPR RI juga menyoroti kendaraan truk Over Dimension Over Load (ODOL) yang sering menyebabkan kemacetan di JORR. Kendaraan ini memperlambat arus lalu lintas dan bisa merusak jalan.
Masalah ODOL ini tidak mudah diatasi. Jika kendaraan ODOL dilarang masuk tol dan diarahkan ke jalan arteri, bisa muncul masalah baru. Jalan arteri belum tentu mampu menahan beban kendaraan besar, sehingga bisa rusak lebih cepat.
Komisi V DPR RI berencana mendorong revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dengan revisi ini, diharapkan ada solusi yang lebih baik dalam menangani kendaraan ODOL tanpa merugikan jalan tol maupun jalan arteri.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Miftahul Munir, menegaskan bahwa pelayanan jalan tol harus menjadi prioritas BUJT. Ia meminta BUJT meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan tol.
“Kami ingin BUJT lebih fokus pada pelayanan masyarakat, baik dari sisi infrastruktur maupun sistem pengelolaan jalan tol,” kata Miftahul Munir.
Kementerian PUPR juga mengapresiasi kritik dan saran dari Komisi V DPR RI. Evaluasi ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol dan menjaga investasi tetap berjalan baik.
Kunjungan ini juga dihadiri Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo, Inspektur II Kementerian PUPR Nikmatulloh, serta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat, Sjofva Rosliansjah.(*)
