Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Foto : Antara

JAKARTA, Brebesinfo.com – Pemerintah akan menyederhanakan aturan pengelolaan sampah menjadi listrik dengan menggabungkan tiga Peraturan Presiden (Perpres) menjadi satu. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses perizinan yang selama ini dianggap rumit.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dengan aturan baru ini, birokrasi akan lebih singkat sehingga pengolahan sampah menjadi energi bisa berjalan lebih cepat. Targetnya, dalam lima tahun ke depan, program ini bisa diterapkan di 30 provinsi.

“Dengan begitu, prosesnya lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Sampah kita sudah menggunung, jadi harus segera ditangani,” kata Zulkifli, Jumat (7/3/2025).

Tiga aturan yang akan digabung adalah Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah rumah tangga, Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, serta Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut.

Sebelumnya, pengelolaan sampah untuk energi listrik memerlukan izin dari pemerintah daerah dan beberapa kementerian. Namun, dalam aturan baru ini, PLN sebagai pembeli listrik hasil konversi hanya perlu izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Karena PLN yang akan membeli hasilnya, ya sudah, yang memberikan izin cukup Kementerian ESDM,” jelas Zulkifli.

Pemerintah berharap kebijakan ini bisa mengurangi sampah yang terus menumpuk sekaligus meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Dari total sampah di Indonesia yang mencapai 1,7 miliar ton, diperkirakan bisa dikonversi menjadi listrik sebesar 2–3 gigawatt.

Selain itu, program ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil dan menjadikan pengelolaan sampah lebih bermanfaat.

“Kami sedang menyusun aturan teknisnya agar bisa segera diterapkan. Semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan PLN, harus berkolaborasi agar program ini berjalan lancar,” tutup Zulkifli.(*)