Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Dr. Hendry Julian Noor, dalam diskusi tentang kebebasan pers, Senin (3/3/2025). Foto : Firsto
YOGYAKARTA, Brebesinfo.com – Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan mengawasi kebijakan pemerintah. Namun, belakangan ini, muncul kekhawatiran bahwa media tidak lagi sepenuhnya independen. Banyak pihak menilai pers mulai lebih berpihak pada kepentingan pemodal daripada masyarakat.
Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Dr. Hendry Julian Noor, menilai bahwa kebebasan pers bukan hanya soal menyampaikan berita, tetapi juga keberpihakan.
“Pers harus menjadi pengawas pemerintah, bukan alat kepentingan bisnis. Jika pers dikuasai pemodal, masyarakat akan sulit mendapatkan informasi yang objektif,” ujarnya dalam diskusi tentang kebebasan pers, Senin (3/3/2025).
Menurut Hendry, kebebasan pers adalah hak yang dijamin undang-undang. Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan berita secara adil dan memberi ruang bagi suara publik. Namun, ia melihat banyak media kini lebih mementingkan keuntungan daripada kepentingan masyarakat.
Salah satu contoh yang ia soroti adalah bagaimana kritik masyarakat sering tidak ditanggapi dengan baik oleh media maupun pemerintah. Fenomena tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial, misalnya, dianggap sebagai sikap tidak nasionalis. Padahal, itu merupakan bentuk protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Persoalannya bukan pada nasionalisme, tapi bagaimana media dan pemerintah merespons kritik. Kritik yang membangun seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan diabaikan atau ditanggapi secara defensif,” kata Hendry.
Ia juga melihat bahwa banyak media arus utama semakin enggan menyampaikan kritik tajam. Beberapa justru cenderung mengikuti kepentingan pemodal. Hal ini membuat kepercayaan publik terhadap media menurun.
Jika kondisi ini terus berlanjut, masyarakat akan semakin sulit membedakan informasi yang benar dan yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga bisa terancam.
Hendry berharap pers tetap menjalankan tugasnya sebagai kontrol sosial. Media harus berani menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan bisnis.
Independensi media sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan tetap berimbang dan tidak berpihak kepada kelompok tertentu. Tanpa kebebasan pers, demokrasi akan melemah.
Selain itu, masyarakat juga perlu lebih kritis dalam mengonsumsi berita. Hendry menekankan pentingnya literasi media agar publik tidak mudah percaya pada informasi yang bias.
Pemerintah dan semua pihak terkait harus mendukung pers yang profesional dan independen. Jika media tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, demokrasi Indonesia akan semakin kuat.
Pers yang bebas dan bertanggung jawab akan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Dengan begitu, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta yang benar.(*)
