JAKARTA, Brebesinfo.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan Dana Desa. Ia mengingatkan kepala desa untuk transparan dalam pengelolaan anggaran atau siap menghadapi konsekuensi hukum.

“Tidak ada ampun bagi yang mencoba menyelewengkan Dana Desa. Gunakan anggaran ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” kata Yandri dalam keterangan siaran pers, Sabtu (1/2/2025).

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk Dana Desa. Anggaran ini diarahkan untuk pembangunan desa, dengan fokus utama pada ketahanan pangan dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Setidaknya 20% dari Dana Desa harus digunakan untuk mendukung swasembada pangan.

Yandri menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mengawasi penggunaannya. Kemendes PDTT telah bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk memastikan anggaran ini tidak disalahgunakan.

“Jangan main-main. Jika ada yang terbukti menyelewengkan dana ini, hukumannya jelas. Tidak ada kompromi untuk korupsi,” tegasnya.

Selain itu, Yandri mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan Dana Desa. Ia menilai keterlibatan warga sangat penting agar dana yang besar ini benar-benar bermanfaat bagi pembangunan desa.

“Kami tidak bisa mengawasi sendiri. Warga desa juga harus aktif melaporkan jika ada kejanggalan dalam pengelolaan dana,” ujarnya.

Sejak pertama kali digulirkan pada 2015, Dana Desa telah berkontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi desa, dan pengentasan kemiskinan. Namun, masih ada oknum yang mencoba menyalahgunakan dana ini.

Yandri menegaskan bahwa tahun ini pengawasan akan lebih diperketat. Kepala desa yang tidak transparan atau mencoba bermain curang akan langsung ditindak tegas.

“Dana Desa harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Kalau ada yang melanggar, pilihannya cuma dua: transparansi atau penjara,” pungkasnya.(*)