JAKARTA, Brebesinfo.com – Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari program perumahan nasional. Dari jumlah tersebut, dua juta unit akan dibangun di desa, termasuk di kawasan pesisir. Namun, proyek ambisius ini bukan tanpa tantangan.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan, desa menjadi fokus utama karena mobilisasi penduduk di sana sangat tinggi. Pembangunan perumahan di desa juga akan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Ada sekitar 12.000 kawasan pesisir di Indonesia, dan mayoritas berada di desa. Inilah mengapa dua dari tiga juta rumah yang akan dibangun difokuskan di desa dan pesisir,” ujar Fahri, Selasa (11/2/2025).
Fahri menjelaskan, proyek ini melibatkan 185 sektor industri, yang diharapkan akan menggeliat seiring dengan percepatan pembangunan perumahan di desa. Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Namun, ia mengakui ada tantangan besar, terutama dalam hal pendanaan dan kesiapan infrastruktur. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting agar proyek ini berjalan lancar dan tepat sasaran.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyambut baik program ini. Ia menegaskan komitmen Kementeriannya untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan pembangunan perumahan di desa.
“Banyak yang bisa disinergikan. Karena dua juta rumah akan dibangun di desa, kita harus pastikan konsep dan modelnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa,” kata Yandri.
Sebagai langkah awal, Kemendes PDT akan membuat proyek percontohan di beberapa desa. Proyek ini akan melibatkan dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, serta bantuan dari pemerintah pusat dan luar negeri.
“Nanti kalau proyek percontohan ini sukses, kita tinggal replikasi di desa lain sesuai dengan kondisi masing-masing. Termasuk untuk perumahan di pesisir, karena hampir semuanya berada di desa,” ujar Yandri.
Menurutnya, pemerintah juga akan menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan perumahan di kawasan pesisir. Tujuannya adalah memastikan bahwa hunian yang dibangun sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Yandri optimistis program ini bisa berjalan sukses jika ada kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa.
“Kalau ini berhasil, dampaknya akan besar, bukan hanya mengurangi angka kemiskinan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga desa,” katanya.
Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, pemerintah berharap proyek ini dapat berjalan lancar. Kini, tantangan utama adalah bagaimana memastikan pembangunan berjalan cepat dan efektif tanpa mengabaikan kualitas dan kebutuhan masyarakat desa.(*)
