BREBES, Brebesinfo.com – Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar orientasi kepemimpinan atau retret bagi 505 kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, menuai sorotan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembiayaan acara ini yang sebagian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Retret ini disebut sebagai bagian dari pembekalan bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Kegiatan ini didanai melalui DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Namun, dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 200.5/628/SJ, disebutkan bahwa biaya akomodasi dan konsumsi peserta dibebankan kepada APBD masing-masing daerah.
Dalam surat tersebut, biaya yang harus ditanggung daerah mencapai Rp2,75 juta per orang per hari. Dengan jumlah peserta 505 kepala daerah, biaya yang bersumber dari APBD diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan pemerhati kebijakan publik.
Surat edaran tersebut mulai tersebar luas di media sosial setelah diunggah oleh jurnalis investigasi sekaligus Co-Founder Watchdoc, Dandhy Laksono, pada Rabu (12/2/2025). Unggahan itu langsung mendapat banyak respons dari warganet yang mempertanyakan transparansi anggaran acara ini.
Selain soal pembiayaan, penyelenggara acara juga menjadi sorotan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PT Lembah Tidar Indonesia, sebuah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan Partai Gerindra. Hal ini memicu perdebatan mengenai independensi penyelenggara.
Akun media sosial @masherdwani (bararacot) menelusuri bahwa perusahaan tersebut dipimpin oleh Heru Irawanto. Dari data di situs resmi Kementerian Hukum dan HAM, Heru diketahui merupakan calon anggota legislatif Partai Gerindra pada Pemilu 2024 dari Dapil Brebes 3 yang meliputi Kecamatan Larangan, Bantarkawung, dan Salem.
Heru Irawanto tercatat lolos dalam Pemilu 2024 dan telah dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Brebes pada 6 November 2024. Fakta ini semakin memperkuat dugaan adanya keterkaitan antara penyelenggara acara dengan partai politik tertentu.
Publik menilai anggaran sebesar Rp11,1 miliar untuk acara ini perlu diawasi lebih ketat. Apalagi, penggunaan APBD untuk membiayai kegiatan di luar kepentingan langsung daerah sering kali menjadi polemik di berbagai kesempatan sebelumnya.
sumber akun X: @inilahdotcom
