BREBES, Brebesinfo.com – Rencana perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Brebes yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat terancam batal. Hal ini akibat efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Beberapa proyek jalan yang sebelumnya masuk dalam daftar strategis Pemkab Brebes kini menghadapi ketidakpastian. Salah satunya adalah peningkatan Jalan Tengguli-Blubuk-Randusari yang telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9,3 miliar lebih.
Selain itu, proyek peningkatan Jalan Tanjung-Kersana yang dianggarkan Rp9,9 miliar dan Jalan Pamulihan-Jemasih senilai Rp13,4 miliar juga terdampak. Begitu pula dengan peningkatan Jalan Proklamasi yang sebelumnya direncanakan mendapat pendanaan dari DAK.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes, M. Adhika Pramuditya, mengonfirmasi bahwa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak besar pada proyek-proyek infrastruktur di daerah.
“Anggaran DAK untuk jalan serta Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pekerjaan umum sesuai Keputusan Menteri Keuangan saat ini tidak tersedia bagi Kabupaten Brebes. Ini menyesuaikan dengan Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran,” kata Adhika, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini menyebabkan sejumlah proyek yang sebelumnya sudah masuk dalam rencana strategis daerah harus mengalami penundaan. Salah satu sektor yang masih mendapatkan alokasi dari DAK hanyalah pengadaan air minum, sementara sektor jalan terkena dampak signifikan.
“Jelasnya, perbaikan jalan yang sebelumnya direncanakan dengan sumber dana DAK tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Ini bukan hanya di Brebes, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
Padahal, perbaikan jalan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Brebes, terutama di wilayah yang kondisi jalannya sudah rusak parah. Dengan adanya penundaan ini, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat diperkirakan akan terganggu lebih lama.
Di sisi lain, Pemkab Brebes perlu mencari alternatif sumber pendanaan agar proyek-proyek tersebut tetap dapat direalisasikan. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau mencari dukungan dari pemerintah provinsi.
Masyarakat pun berharap ada solusi cepat dari pemerintah daerah maupun pusat agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat terlalu lama. Jika dibiarkan, keterlambatan ini dikhawatirkan akan berdampak pada sektor ekonomi dan kesejahteraan warga.
“Kami tentu berharap ada solusi dari pemerintah pusat atau alternatif lain agar perbaikan jalan ini bisa tetap berjalan. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tutup Adhika.(*)
