JAKARTA, Brebesinfo.com – Sebanyak tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap melaksanakan program Hospital Based Specialist Education atau pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.
Direktur RSUD dr Moewardi, dr Zulfachmi Wahab, menyebut langkah ini menjadi terobosan penting untuk memperbanyak jumlah dokter spesialis di Indonesia.
“Selama ini pendidikan spesialis hanya dilakukan oleh universitas. Dengan hospital based, rumah sakit juga bisa menjadi penyelenggara pendidikan. Pemprov Jateng punya tujuh rumah sakit yang siap mendukung percepatan ini,” ujar Zulfachmi saat The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Adapun tujuh RSUD milik Pemprov Jateng yang ditunjuk, yakni RSUD dr Moewardi (Surakarta), RSUD Prof Dr Margono Soekarjo (Banyumas), RSUD dr Rehatta (Jepara), RSJD dr Amino Gondohutomo (Kota Semarang), RSJD dr Arif Zainudin (Surakarta), RSJD dr RM Soedjarwadi (Klaten), dan RSUD dr Adhyatma MPH atau RSUD Tugurejo (Kota Semarang).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik program tersebut. Ia menyebut Pemprov Jateng berkomitmen penuh mendukung percepatan pendidikan dokter spesialis.
“Di Jateng sudah ada dua rumah sakit yang jalan, Moewardi di Surakarta dan Margono di Purwokerto,” kata Sumarno.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya transformasi layanan kesehatan agar masyarakat mendapat akses yang mudah, berkualitas, dan terjangkau.
“Di akhir 2022 hanya ada sembilan rumah sakit yang bisa melakukan operasi jantung bypass, sehingga pasien harus menunggu berbulan-bulan. Per kemarin sudah ada 25 provinsi, harapannya 2027 sudah 34 provinsi. Jadi nggak harus antre untuk dapat layanan operasi bypass jantung,” ujar Budi.
Dalam konferensi ini juga dilakukan penyerahan sertifikat akreditasi institusi penyelenggara pendidikan dari ACGME International kepada rumah sakit pendidikan utama. Selain itu, turut ditandatangani kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pemerataan layanan kesehatan.
Dengan program ini, pemerintah berharap kesenjangan tenaga dokter spesialis dapat teratasi, sekaligus membuka akses layanan kesehatan yang lebih merata di seluruh Indonesia.(*)
