JAKARTA, Brebesinfo.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya penanganan tuberkulosis (TBC) secara serius oleh pemerintah daerah (Pemda). Ia menyebut bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas bersama.
“Perlu kita ketahui bahwa kita ini mencari yang (mengidap) TBC, bukan orang yang sudah batuk-batuk bengek (sesak napas), diperiksa, TBC. Itu dampaknya, di rumah sudah bisa saja tertular, tetangga, teman main, teman dekat sudah bisa tertular,” kata Tomsi, Jumat (18/7/2025).
Tomsi juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki kondisi iklim yang sebenarnya mendukung upaya pencegahan TBC. Namun, tanpa keseriusan dari daerah, kasus akan terus bertambah.
Ia meminta agar alokasi anggaran kesehatan yang dikelola oleh Pemda benar-benar digunakan secara optimal untuk program penanggulangan TBC. Menurutnya, hal ini penting agar program berjalan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang belum terdeteksi.
“Pemda harus proaktif. Jangan tunggu pasien datang sendiri. Harus ada deteksi dini,” tegas Tomsi.
Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia untuk estimasi kasus dan kematian akibat TBC pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa penanganan TBC harus menjadi perhatian nasional.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, juga mengingatkan agar Pemda menjalankan empat langkah penting dalam penanganan TBC. Yakni deteksi dini, pengobatan, pencegahan, serta promosi kesehatan dan keterlibatan lintas sektor.
“Pemerintah pusat akan mendistribusikan obat-obatan. Daerah wajib awasi pasien agar menjalani pengobatan sampai tuntas,” kata Murti Utami.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan ketat oleh tenaga kesehatan dan kader di tingkat lokal sangat penting. Banyak pasien berhenti minum obat sebelum sembuh, yang membuat penyakit bisa kambuh dan lebih sulit disembuhkan.
Kemendagri dan Kemenkes mendorong kerja sama antara sektor pemerintah dan masyarakat dalam menangani TBC. Deteksi dini melalui pemeriksaan rutin dan edukasi publik menjadi kunci dalam menekan penyebaran.
Pemerintah daerah juga diminta untuk rutin melaporkan perkembangan penanganan TBC di wilayah masing-masing. Tujuannya agar pusat bisa melakukan evaluasi dan intervensi yang lebih cepat dan tepat.(*)
