SEMARANG, Brebesinfo.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan di wilayahnya per Maret 2025.
Berdasarkan rilis resmi BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,48 persen. Angka tersebut turun 0,10 persen poin dibandingkan September 2024 yang berada di 9,58 persen.
Jumlah penduduk miskin di Jateng pun berkurang. Pada Maret 2025 tercatat sebanyak 3,37 juta orang, atau turun sekitar 29.650 orang dari jumlah sebelumnya.
Gubernur Luthfi menyebut capaian ini adalah hasil kerja kolektif berbagai pihak. Ia mengapresiasi sinergi antara Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten/kota, dinas terkait, serta seluruh stakeholder yang terlibat.
“Saya ucapkan terima kasih. BPS mengeluarkan data bahwa kemiskinan di Jawa Tengah turun. Kita tidak menjadi provinsi termiskin, dan ini merupakan keberhasilan bersama,” ujar Luthfi, Sabtu (26/7/2025) di Semarang.
Namun, ia mengingatkan seluruh tim untuk tidak berpuas diri. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan tren positif ini dengan kerja kolaboratif yang konsisten.
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus intervensi. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan dibantu agar bisa tetap sekolah, termasuk membangun dan memperbaiki SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi.
“Infrastruktur sekolah kita perbaiki. Kalau kewajiban provinsi maka SMA/SMK harus kita bangun atau perbaiki,” tegasnya.
Terkait kondisi rumah tidak layak huni (RTLH), Pemprov Jateng telah menganggarkan perbaikan sebanyak 17.000 unit pada 2025. Jumlah tersebut belum termasuk bantuan dari kabupaten/kota, CSR, Baznas, dan BUMN/BUMD.
Kebutuhan dasar lain seperti pangan dan kesehatan juga menjadi perhatian. Pemprov bekerja sama dengan Kemensos untuk bantuan sosial, serta menjalankan program pelayanan keliling (speling) di bidang kesehatan.
Wakil Gubernur Taj Yasin menambahkan, capaian ini harus terus ditingkatkan dengan memperkuat basis data. Ia menyoroti pentingnya peralihan dari DTKS ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) untuk penanganan yang lebih tepat sasaran.
“Sesuai arahan Menteri Sosial, perubahan ke DT-SEN harus kita kawal. Sistem data ini penting untuk mempercepat penanganan kemiskinan,” ujar Taj Yasin, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jateng.(*)
