BREBES, Brebesinfo.com – Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes yang digelar di wilayah selatan memantik perhatian publik. Bukan hanya karena pejabat yang dilantik, tetapi juga karena lokasi dan skala acara yang dinilai tak biasa.
Acara berlangsung di kawasan yang berjarak sekitar dua setengah jam dari pusat pemerintahan Kabupaten Brebes. Undangan disebut mencapai ratusan orang, mulai dari pejabat OPD, ASN lintas kecamatan, hingga unsur non-struktural.
Publik pun mempertanyakan urgensi dan efisiensi acara sebesar itu di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
“Di saat APBD minus, menggelar acara besar dengan biaya perjalanan dinas ratusan orang tentu menimbulkan pertanyaan publik,” ujar Anom Panuluh, Ketua Rumah Rakyat Indonesia Sejahtera (RRIS), Minggu (5/10/2025).
Menurutnya, pelantikan seharusnya menjadi momen keteladanan efisiensi anggaran, bukan justru menambah beban fiskal.
“Kalau ingin menunjukkan pemerataan, pesannya bisa disampaikan tanpa harus boros biaya. Cukup simbolik, sederhana, tapi tetap bermakna,” ujarnya.
Langkah menggelar pelantikan di wilayah selatan sebenarnya bisa dibaca positif sebagai bentuk perhatian bagi kawasan yang selama ini dianggap tertinggal. Namun, tanpa komunikasi publik yang baik, langkah itu bisa disalahartikan sebagai panggung kekuasaan di tengah kesulitan ekonomi daerah.
“Brebes adalah kabupaten besar dengan banyak persoalan sosial dan ekonomi. Maka setiap tindakan pemerintah akan selalu dilihat dari dua sisi niat baik dan efisiensinya,” tambah Anom.
Ia menegaskan, pemimpin daerah perlu memberi contoh penghematan dan fokus pada pelayanan publik, bukan seremoni berbiaya tinggi.
“Masyarakat sudah jenuh dengan gaya mewah birokrasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemerintah yang sederhana, cepat, dan peka terhadap rakyat,” ujarnya.
Pelantikan Sekda semestinya menjadi momentum memperkuat tata kelola birokrasi dan reformasi pelayanan publik. Namun pesan itu bisa hilang jika acara justru menonjolkan kemewahan.
“Brebes butuh simbol kepemimpinan yang membumi hemat dalam gaya, besar dalam makna,” pungkas Anom Panuluh.
Di tengah APBD defisit dan kebutuhan masyarakat yang tinggi, setiap langkah pemerintah seharusnya mencerminkan empati, kesederhanaan, dan fokus pada hasil nyata. Sebab bagi rakyat, pelayanan jauh lebih penting daripada seremoni.(*)
