SEMARANG, Brebesinfo.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan sebanyak 17.000 rumah tidak layak huni (RTLH) akan mendapatkan bantuan peningkatan kualitas pada tahun 2025. Angka tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia untuk kategori bantuan sektor perumahan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyampaikan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan berbasis hunian layak, selaras dengan kebijakan Gubernur Ahmad Luthfi dalam program Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah.
“Bapak Gubernur telah berkomitmen kuat dalam ngopeni masyarakat Jawa Tengah, dan ngelakoni dalam bentuk alokasi anggaran 17.000 unit RTLH untuk ditingkatkan kualitasnya,” ujar Boedyo, Rabu (25/6/2025).
Ia menegaskan, bantuan berasal dari APBD dan menjadi yang terbesar dibanding provinsi lain.
“Ini angka yang paling tinggi di antara provinsi di Indonesia dalam memberikan perhatian terhadap rumah tidak layak huni,” katanya.
Tak hanya mengandalkan APBD, Pemprov Jateng juga menggandeng Baznas, CSR perusahaan, serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk ikut mengalokasikan anggaran.
Total kolaborasi ini ditargetkan menyasar sekitar 26.000 unit, baik peningkatan kualitas maupun pembangunan baru.
“Dari APBD, Baznas, CSR, dan kabupaten/kota, jumlah keseluruhan bisa mencapai 26 ribu unit,” tambahnya.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program ini diprioritaskan bagi masyarakat kategori miskin ekstrem. Verifikasi ketat akan dilakukan agar bantuan tepat sasaran.
“RTLH akan kita genjot biar habis semuanya. Ketentuannya harus punya rumah sendiri, tidak bersengketa, dan sudah diverifikasi oleh kabupaten/kota bersama Dinas Perakim,” kata Luthfi.(*)
