SEMARANG, Brebesinfo.com – Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, menekankan pentingnya kerja sama antara Polri dan Dewan Pers dalam menghadapi berbagai persoalan media. Hal ini ia sampaikan saat acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025 di Akpol Semarang, Selasa (6/5/2025).
Menurut Totok, sinergi antara Polri dan Dewan Pers sangat penting agar informasi yang diterima masyarakat bisa lebih jelas dan tidak membingungkan. “Ini jalan terbaik. Polri dan Dewan Pers perlu bersama-sama menyampaikan komunikasi kepada masyarakat luas,” katanya.
Totok mengakui, masih banyak anggota Polri di daerah, terutama penyidik di tingkat Polres, yang belum memahami isi kerja sama antara Polri dan Dewan Pers. Padahal, pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman saat menangani kasus yang melibatkan wartawan.
“Banyak yang belum paham isi MoU dan PKS. Karena itu, Dewan Pers terus melakukan sosialisasi sampai ke tingkat penyidik,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi saat ini, di mana semakin banyak media baru bermunculan. Tidak semua dikelola oleh jurnalis profesional. Hal ini bisa membingungkan polisi saat berhadapan dengan orang yang mengaku wartawan.
“Sekarang jumlah media makin banyak. Hari ini orang masih kerja jadi tukang batu, besok sudah punya website sendiri,” kata Totok.
Ia mengingatkan, jika polisi memproses wartawan tanpa koordinasi dengan Dewan Pers, bisa memicu reaksi keras dari komunitas pers. Bahkan, bisa berdampak sampai ke Kapolri.
“Kalau ada wartawan dijadikan tersangka, biasanya langsung menyerang Kapolri. Ini karena ada rasa solidaritas di antara wartawan,” ujarnya.
Totok menyebut ada beberapa kasus, seperti pembunuhan jurnalis di Kalimantan dan pembakaran rumah wartawan di Medan. Menurutnya, semua itu bisa ditangani lebih baik jika sejak awal ada komunikasi dengan Dewan Pers.
“Kalau sejak awal dikabari, kami bisa bantu luruskan. Tidak perlu buru-buru kumpulkan bukti dari media sosial atau berita untuk dibawa ke pengadilan,” ucapnya.
Ia menilai, bila Polri dan Dewan Pers bekerja sama sejak awal, maka penyelesaian kasus akan lebih cepat dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Saya yakin, kalau ikuti jalur yang sudah disepakati dalam MoU, persoalan bisa cepat selesai,” tegasnya.
Untuk itu, Totok mengusulkan agar isi MoU dan PKS lebih gencar disosialisasikan, baik secara online maupun tatap muka, hingga ke jajaran humas di Polda dan Polres seluruh Indonesia.
“Sosialisasi harus lebih masif. Polri punya jaringan sampai daerah, ini jadi kekuatan besar,” katanya.
Ia percaya, jika semua pihak menjalankan kerja sama ini dengan serius, maka hubungan Polri dan insan pers akan semakin baik dan saling menghormati.
Acara Rakernis ini menjadi momen penting untuk menyatukan pandangan dalam menghadapi era digital yang penuh tantangan.
“Yang penting, duduk bareng dulu sebelum ambil langkah hukum. Ini akan menghindari salah paham,” pungkas Totok.(*)
