SEMARANG, Brebesinfo.com– DPR RI Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah untuk membahas pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berkurang Rp127,9 miliar. Dana tersebut semula dialokasikan Rp8,9 triliun, namun turun menjadi Rp8,7 triliun sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.
Dalam kunjungan ini, anggota Komisi II DPR RI, M Toha, menekankan pentingnya pengelolaan dana TKD agar tetap efektif, terutama setelah terbitnya Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Ia mengingatkan agar pemangkasan ini tidak menghambat pembangunan di daerah.
“Kami ingin memastikan pemanfaatan anggaran tetap optimal meski ada pemangkasan. Jangan sampai program prioritas, terutama infrastruktur, terganggu,” kata Toha di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (6/3/2025).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut pemangkasan ini berdampak pada proyek infrastruktur yang dibiayai APBN, namun program lain yang bersumber dari APBD tetap berjalan sesuai rencana. Ia juga menegaskan, pemerintah daerah akan mencari solusi agar pembangunan tidak terhambat.
“Beberapa program infrastruktur memang terdampak, tapi kami tetap berupaya mengakselerasi pembangunan dengan dana APBD,” jelas Luthfi.
Salah satu perhatian dalam kunjungan ini adalah kesiapan Jawa Tengah menghadapi arus mudik Lebaran. Toha menyoroti kondisi jalan yang harus diperbaiki agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat.
“Perbaikan jalan harus jadi prioritas. Jangan sampai ada jalan berlubang saat arus mudik, ini demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
Selain infrastruktur, DPR RI Komisi II juga mengevaluasi alokasi dana untuk sektor lain, termasuk pelayanan publik dan administrasi pemerintahan daerah. Mereka ingin memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak berdampak negatif pada layanan masyarakat.
Pemprov Jateng sendiri menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan dana yang ada. Alternatif pendanaan juga sedang dikaji agar proyek-proyek strategis tetap berjalan sesuai target.
Dengan adanya pengawasan dari DPR RI Komisi II, diharapkan penggunaan dana TKD di Jawa Tengah tetap transparan dan efektif meskipun terjadi pengurangan anggaran.(*)
