BANDUNG, Brebesinfo.com – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat pada Kamis (6/3/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Jawa Barat agar dapat menjadi referensi bagi Jawa Tengah.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, dan diterima oleh Plt Sekretaris Dinsos Jabar, Ahmad Ade Hadeansyah, serta Kabid Penanganan Fakir Miskin, Ida Ningrum. Dalam pertemuan ini, Dinsos Jabar memaparkan berbagai inovasi yang telah mereka terapkan dalam program pengentasan kemiskinan.
Menurut Ida Ningrum, per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3,85 juta jiwa atau 7,46% dari total penduduk. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 39,93 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.
“Salah satu kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah sistem verifikasi dan validasi data yang akurat. Kami memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Ida.
Salah satu inovasi yang diterapkan Dinsos Jabar adalah pemberian insentif bagi petugas lapangan yang berhasil menggraduasi warga miskin. Jika seorang petugas dapat memastikan bahwa warga tersebut benar-benar keluar dari kategori miskin, mereka akan mendapat reward sebesar Rp 4 juta.
“Kami ingin mendorong petugas di lapangan untuk bekerja lebih aktif dalam mendata dan mendampingi warga miskin. Dengan adanya insentif, mereka lebih termotivasi untuk memastikan bahwa penerima bantuan memang tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, Dinsos Jabar juga membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas memantau kondisi warga miskin secara langsung, terutama di daerah perkotaan seperti Bandung. Tim ini memastikan bahwa data yang digunakan selalu diperbarui agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E DPRD Jateng, Jafar Shodiq, mengapresiasi langkah Dinsos Jabar dalam memastikan keakuratan data. Menurutnya, mekanisme ini bisa menjadi contoh bagi Jawa Tengah agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Sistem yang diterapkan Dinsos Jabar sangat menarik. Dengan adanya reward bagi petugas, verifikasi data menjadi lebih akurat. Ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami di Jawa Tengah,” katanya.
Anggota Komisi E lainnya, Abdul Hamid, menanyakan apakah Dinsos Jabar menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ida Ningrum menjelaskan bahwa Dinsos Jabar mengombinasikan DTKS dengan data sektoral dari berbagai dinas terkait. Data tersebut disinkronkan agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
“Misalnya, data pekerja informal dari Dinas Tenaga Kerja atau data siswa miskin dari Dinas Pendidikan, semuanya kami padukan dengan DTKS agar hasilnya lebih akurat,” jelasnya.
Selain itu, Dinsos Jabar juga menghadapi tantangan berupa efisiensi anggaran. Tahun ini, mereka mengalami pemotongan dana sebesar Rp 12 miliar, yang sebagian besar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Kami harus menyesuaikan beberapa program agar tetap berjalan. Namun, kami memastikan bahwa prioritas utama tetap pada kesejahteraan masyarakat miskin,” tambahnya.
Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, mengapresiasi strategi yang diterapkan Dinsos Jabar dan berharap Jawa Tengah dapat mengadopsi metode serupa dalam menangani kemiskinan.
“Kami melihat banyak inovasi yang bisa diterapkan di Jateng, terutama dalam hal verifikasi data dan insentif bagi petugas. Harapannya, kerja sama antarprovinsi ini dapat meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Messy menegaskan bahwa Komisi E DPRD Jateng akan membawa hasil kunjungan ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan sosial di Jawa Tengah, terutama dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.(*)
