BREBES, Brebesinfo.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKB, H. Musyaffa, meninjau langsung lokasi hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Minggu (18/5/2025). Kunjungan dilakukan sehari sebelum rencana relokasi warga ke huntara.
Musyaffa yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Jateng IX (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal) ingin memastikan bahwa tempat tinggal sementara bagi para pengungsi benar-benar siap dan layak ditempati. Namun, dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan sejumlah persoalan yang dinilai cukup krusial.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah belum tersedianya fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Padahal, relokasi warga ke huntara dijadwalkan pada Senin (19/5/2025).
“Masa warga besok mau pindah, tapi MCK-nya belum ada. Ini sangat mendesak dan harus segera dibangun,” ujar Musyaffa.
Ia juga menyoroti progres pembangunan petak huntara yang baru rampung sekitar 50 persen. Padahal seharusnya semua sudah siap menjelang relokasi.
“Pak Kades sudah menyampaikan bahwa pekerjaan dilakukan siang malam. Tapi realitanya di lapangan masih banyak yang belum selesai. Harus ada percepatan,” kata Musyaffa.
Selain itu, Musyaffa juga melihat proses pemindahan meteran listrik dari rumah warga ke huntara yang masih berjalan lambat. Ia mencatat, baru sekitar 20 persen meteran yang dipindahkan, sebagian terkendala biaya dan tenaga kerja.
“Saya minta Pemkab Brebes berkoordinasi dengan PLN agar biaya pemindahan tidak dibebankan ke warga. Mereka ini sedang kesusahan, jangan ditambah bebannya,” tegasnya.
Musyaffa berharap seluruh proses penyiapan huntara, baik sarana dasar maupun kelistrikan, bisa diselesaikan secepat mungkin agar warga bisa tinggal dengan nyaman.
“Pengungsi korban tanah bergerak ini perlu kepastian tempat tinggal yang aman, bersih, dan layak. Pemerintah harus hadir dan tanggap,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mendala, M. Basori, membenarkan bahwa pemindahan meteran sempat dikenai biaya. Namun pihak desa sudah mengambil langkah untuk menanggungnya.
“Semua biaya sudah kami tanggung agar warga tidak terbebani lagi,” ujar Basori.(*)
