WONOSOBO, Brebesinfo.com – Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun terus mengebut persiapan sarana dan prasarana (sarpras), bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.
“Penyiapan sarana Sekolah Rakyat sebagaimana program pemerintah pusat sudah dilakukan. Masing-masing kabupaten sudah mengajukan, dan sudah dilakukan verifikasi,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat mendampingi Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf dalam kunjungan kerja di Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/2025).
Ahmad Luthfi mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Sosial, ada 100 titik Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Indonesia pada 2025. Dari jumlah itu, 63 titik sudah teken kontrak. Renovasi bangunan ditargetkan rampung dan siap operasional pada Juli mendatang, dengan daya tampung sekitar 247 rombongan belajar (rombel) atau sekitar 6.105 siswa.
“Sisanya, sebanyak 37 titik masih disurvei oleh Kementerian PUPR. Targetnya tetap selesai sebelum Juli,” imbuhnya.
Untuk Jawa Tengah sendiri, beberapa titik yang sudah siap kontrak meliputi Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof Seoharso Solo, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini digagas untuk mengentaskan kemiskinan dan menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Sekolah ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Termasuk anak-anak yang berisiko putus sekolah, atau yang sekarang memang tidak melanjutkan pendidikan,” kata Syaifullah.
Ia menambahkan bahwa masing-masing kementerian, serta kepala daerah, telah mendapatkan penugasan sesuai dengan Instruksi Presiden.
Selaras dengan itu, Pemerintah Provinsi Jateng pada 2025 juga menggulirkan program kemitraan dengan 139 SMA/SMK swasta untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi siswa miskin. Rinciannya, 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta tersebar di berbagai kabupaten/kota.
“Ini untuk menambah daya tampung lewat sistem penerimaan murid baru,” jelas Gubernur Luthfi.
Selain itu, Pemprov Jateng sebelumnya juga telah memiliki SMK Jateng di sejumlah lokasi. Sekolah ini secara khusus ditujukan bagi siswa dari keluarga tidak mampu agar bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi secara gratis.(*)
