KUDUS, Brebesinfo.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendengar langsung keluhan dari buruh, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah dalam pertemuan di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (5/3/2025). Dalam pertemuan itu, buruh menyampaikan dua masalah utama: tingginya biaya penitipan anak dan buruknya infrastruktur jalan.
Perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Kudus, Agus Purnomo, mengatakan banyak pekerja perempuan kesulitan mencari tempat penitipan anak yang terjangkau. Biaya penitipan bisa mencapai Rp40 ribu per hari, tergantung jam kerja.
“Banyak teman-teman yang harus bayar Rp20 ribu sampai Rp35 ribu per hari untuk menitipkan anak. Kalau pulangnya sore, bisa sampai Rp40 ribu. Ini jadi beban, apalagi gaji mereka pas-pasan,” kata Agus.
Selain itu, Agus juga berharap pemerintah memperhatikan gizi anak-anak buruh. Jika ada program penitipan anak, sebaiknya juga ada program makanan bergizi agar anak-anak tumbuh sehat.
Keluhan lain yang disampaikan adalah kondisi jalan di jalur Pantura Timur yang rusak dan minim penerangan. Buruh yang berangkat kerja saat masih gelap merasa tidak aman di jalan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan pihaknya akan membuat aturan agar kawasan industri menyediakan day care atau tempat penitipan anak bagi pekerja. Dengan begitu, buruh perempuan tidak perlu khawatir lagi soal anak mereka saat bekerja.
“Kami akan buat Peraturan Gubernur agar kawasan industri menyediakan day care. Jadi para pekerja bisa tenang bekerja, anak-anaknya pun terjamin keamanannya,” ujar Luthfi.
Menurutnya, day care ini juga akan membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Jika anak-anak mereka mendapat pengasuhan yang baik, para buruh bisa lebih fokus saat bekerja.
“Kita ingin pekerja tidak terbebani dengan urusan keluarga saat di tempat kerja. Jika mereka bisa bekerja dengan nyaman, produktivitas juga akan meningkat,” tambahnya.
Selain soal buruh, Luthfi juga menerima masukan soal perbaikan infrastruktur. Salah satu yang menjadi perhatian adalah normalisasi sungai untuk mengurangi banjir di Kudus.
Pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar normalisasi sungai segera dilakukan. Dengan perbaikan ini, diharapkan akses transportasi dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Ia juga memastikan Pemprov Jateng sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan dan penerangan. Program ini akan dilakukan bertahap sesuai skala prioritas.
“Kami pastikan jalan yang rusak akan diperbaiki dan penerangan jalan ditambah. Pemerintah daerah juga harus ikut mengawasi agar pelaksanaannya berjalan lancar,” tegasnya.(*)
