SEMARANG, Brebesinfo.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan dukungannya terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pemeriksaan BPK merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, keterbukaan terhadap audit akan berdampak positif pada kebijakan pemerintah daerah.

“Hari ini sudah dilakukan pemeriksaan BPK RI (Tahun Anggaran) 2024. Kami siap menjadi objek pemeriksaan. Ini dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik,” kata Ahmad Luthfi dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jateng, Rabu (12/3/2025).

Ia menambahkan, hasil audit yang dilakukan BPK diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif bagi Pemprov Jateng. Evaluasi yang akurat dari BPK menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah yang baru dilantik menyampaikan komitmennya untuk menjalankan tugas pemeriksaan dengan profesionalisme dan independensi. Ia menegaskan bahwa transparansi keuangan daerah adalah kunci utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Provinsi Jateng harapannya terus lebih baik dari sebelumnya. Hasil pemeriksaan BPK bisa berdampak pada kebijakan, sehingga lebih efektif dan efisien,” ujar Bobby, salah satu pejabat yang hadir dalam acara tersebut.

Pemerintah Jateng juga menargetkan perbaikan dalam sistem pengelolaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan adanya audit rutin dari BPK, setiap OPD diharapkan lebih disiplin dalam menyusun dan melaksanakan anggaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Jateng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Prestasi ini diharapkan bisa terus dipertahankan dengan meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan auditor negara.

Ahmad Luthfi mengajak seluruh jajarannya untuk lebih proaktif dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus memperbaiki pengelolaan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan dukungan BPK, kami yakin tata kelola pemerintahan yang baik bisa terwujud dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Ahmad Luthfi.(*)